Sejarah Persiapan Proklamasi dan Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Persiapan Proklamasi dan Kemerdekaan Indonesia - Perlu sobat ingat kembali, banyak hal penting yang mengubah Indonesia pada masa penjajahan berkat jasa para pemimpin, pemuda dan pahlawan Indonesia. berkat mereka indonesia dapat keluar dari penjajahan yang dilakukan oleh beberapa negara, mulai Belanda yang menjajah Indonesia pada masa kolonial selama hampir 3,5 abad (350 tahun), Inggris yang menjajah selama 5 tahun, kemudian Jepang yang terakhir menjajah, dan pada masa penjajahan jepang itulah Indonesia berhasil merdeka.

Sejarah kemerdekaan indonesia kita awali ketika Jepang terdesak dalam perang Asia Timur Raya, saat itu tokoh tokoh pergerakan nasional semakin giat mempersiapkan kemerdekaan. Golongan muda dan tua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meskipun mereka berbeda pendapat mengenai cara dan waktu memproklamasikan kemerdekaan, namun keduanya tetap bersemangat dan berjuang untuk mempersiapkan kemerdekaan indonesia.

Soekarno membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta

Persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai saat Jepang sedang berjuang pada Perang Dunia II. Saat itu Perdana Mentri Jepang yaitu Tojo digantikan oleh Perdana Mentri Koiso yang menjanjikan bahwasanya Indonesia (saat itu Hindia Timur) akan merdeka dikemudian hari. Mulai 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang melalui Balatentara XIV, yaitu Jendral Kumakici Harada mengumumkan rencana pembentukan BPUKPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dalam Bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsi Junbi Cosakai. Untuk lebih jelas mengenai Bagaimana proses kemerdekaan Indonesia, Langsung saja kita simak informasi nya.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Pembentukan BPUPKI - Panglima pemerintahan Jepang di Jawa (Jenderal Kumakichi Harada), mengumumkan pembentukkan Dokuritsu Jundi Coosokai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan BPUPKI ialah untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI beranggotakan 63 orang, didalamnya terdapat perwakilan Arab, Indonesia dan Cina serta 7 orang Jepang. Pengurus BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat.

Tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI di gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila) di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Pada zaman Belanda, gedung tersebut ialah gedung Volksraad, lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda. Selama berdiri BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang resmi, yaitu:

Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945

Sidang resmi pertama

Sidang resmi pertama berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada masa sidang resmi pertama ini bertujuan untuk merumuskan dan membentuk rangka dasar dari Undang-Undang Dasar, yang mana merupakan dasar dari negara Indonesia. Setelah itu kemudian dirumuskan konstitusi negara. Masa sidang pertama BPUPKI ini dikenal dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila.

Sidang resmi kedua

Sidang resmi kedua berlangsung 10 sampai 17 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, rancangan Undang-Undang Dasar, kewarganegaraan, wilayah negara, pembelaan negara, ekonomi dan keuangan, pendidikan serta pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta. dan Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso

Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-14 Juli 1945

Dengan pemungutan suara, akhirnya ditentukan wilayah Indonesia merdeka yakni wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu: Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota), Mr. A.A. Maramis, Mr. Achmad Soebardjo, H. Agus Salim, Mr. R.P. Singgih, Dr. Soekiman dan Mr. Wongsonegoro,

Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut, kemudian Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno, melaporkan hasil kerja panitia, yaitu:

Pernyataan kemerdekaan Indonesia.
Pembukaan Undang-Undang Dasar.
Batang Tubuh Undang-Undang Dasar.

Sesudah sidang-sidang tersebut dilaksanakan, terbentuklah perumusan dasar negara Indonesia yang telah disepakati. Yang mana perumusan tersebut merupakan hasil dari mufakat yang dilakukan oleh panitia sembilan, setelah memilah-milah pendapat yang diutarakan seperti perbedaan pendapat yang muncul mengenai falsafah negara Indonesia. Dari mufakat tersebut, panitia sembilan menyepakati perihal:

Bentuk negara, yaitu negara kesatuan
Bendera nasional, yang berwarna merah putih dan disebut Sang Merah Putih
Bentuk pemerintahan, yaitu republik
Bahasa nasional, yaitu Bahasa Indonesia
Pernyataan kemerdekaan Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar

Sehingga Panitia Perancang UUD telah melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang UUD. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI menyerahkan semua hasil pekerjaanya kepada Saiko Shikikan (panglima tertinggi tentara di Jawa). selanjutnya Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Pembentukkan PPKI - BPUPKI dibubarkan setelah melaksanakan tugasnya. kemudian Jenderal Terauchi pada tanggal 7 Agustus 1945 menyetujui pembentukan Dokuritzu Zyumbi Inkai atau PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai pengganti BPUPKI. Tugas utama PPKI ialah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan.

Dokuritsu Junbi Inkai (PPKI), beranggotakan 21 orang sebagai upaya untuk pencerminan perwakilan etnis, yang berasal dari: 3 orang dari Sumatra, 12 orang dari Jawa, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari maluku, 1 orang dari Nusa Tenggara, dan 1 orang dari Tionghoa.

Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari Jepang yang meliputi:

Menyelesaikan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar yang dipersiapkan BPUPKI
Merumuskan dan memutuskan pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia bila saatnya telah tiba

Pada tanggal 9 Agustus, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional, yakni: Dr. Radjiman Widyodiningrat, Drs. Mohammad Hatta dan Ir. Sukarno. mereka dipanggil ke Dalat Vietnam, untuk menerima informasi mengenai kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan, akan dapat dilakukan dengan segera. Adapun mengenai wilayah Indonesia ialah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.

Namun setelah pertemuan Dalat (Vietnam), PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap mereka merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok. sehingga PPKI baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Sidang pertama PPKI

Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan antara lain:

mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945,
memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia
membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

Berkaitan dengan Undang Undang Dasar, terdapat perubahan dari bahan yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain:

Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
Pada pasal 6:1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia Asli
Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa.
Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat "Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab" diganti menjadi "kemanusiaan yang adil dan beradab".

Sidang kedua PPKI

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang tersebut memutuskan hal - hal berikut:

Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
Membentuk 12 departemen dan menteri - menterinya.
Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas 8 provinsi beserta gubernur - gubernurnya

Peristiwa Rengasdengklok

Chaerul Saleh, Sutan Sjahrir, Darwis dan Wikana mendengar kabar menyerahnya jepang kepada sekutu melalui radio BBC. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, golongan muda mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun tokoh golongan tua seperti Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta tidak mau terburu-buru mereka tetap menginginkan proklamasi dilaksanakan sesuai mekanisme PPKI. Alasannya kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih hal tersebut membuat mereka khawatir akan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi.

Tetapi, golongan muda, seperti Tan Malaka dan Sukarni menginginkan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepat cepatnya. Beberapa perkumpulan yang termasuk golongan muda, misalnya: Kelompok Asrama Menteng 31 yang dipelopori Chaerul Saleh dan Sukarni serta Kelompok Asrama Indonesia Merdeka yang dipelopori Mr. Soebardjo

Peristiwa Rengasdengklok

Golongan muda mendesak agar Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Alasan mereka adalah Indonesia dalam keadaan kekosongan kekuasaan (vakum). Negosiasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. namun Golongan muda tidak menyetujui rapat tersebut, mengingat PPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Dan mereka lebih menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua inilah yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Rengasdengklok.

a. Golongan Tua

Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang pada 24 Agustus 1945. Alasan mereka adalah meskipun Jepang sudah kalah, kekuatan militernya di Indonesia harus dipikirkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kembalinya Tentara Belanda ke Indonesia dianggap lebih berbahaya daripada sekedar masalah waktu pelaksanaan proklamasi itu sendiri.

b. Golongan Muda

Menanggapi sikap konservatif golongan tua, golongan muda yang diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa merasa kecewa. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua dan menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang. Sehingga mereka menolak seandainya proklamasi dilaksanakan melalui mekanisme PPKI. Sebaliknya, mereka menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri, tanpa pengaruh dari Jepang. Sutan Syahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Sikap golongan muda secara resmi diputuskan dalam rapat yang diselenggarakan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945. Hadir dalam rapat ini Djohar Nur, Chairul Saleh, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana dan Armansyah. Rapat yang diketuai Chairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan menggantungkan kepada pihak lain.

Keputusan rapat kemudian disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada Soekarno dan Hatta di Pegangsaan Timur No.56 Jakarta. Mereka mendesak agar Proklamasi Kemerdekaan segera dikumandangkan pada 16 Agustus 1945. Jika tidak diumumkan pada tanggal tersebut, golongan pemuda menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah. Namun, Soekarno tetap bersikap keras pada pendiriannya bahwa proklamasi harus dilakukan melalui PPKI. Oleh sebab itu, PPKI harus segera menggelar rapat. Pro kontra yang mencapai titik puncak inilah yang telah mengantarkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok.

c. Golongan Muda Membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok

Pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 22.30 malam, utusan golongan muda yang terdiri dari Wikana, Darwis telah menghadap Karno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Wikana pun penyampaikan tuntutan agar Bung Karno segera mengumumkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia pad esok hari, yakni pada tanggal 16 Agustus 1945. Bung Karno pun menolak tuntutan itu, dan lebih menginginkan betemu dan bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) lainnya. karena bung karno menginginkan kemerdekaan Indonesia harus di capai tanap pertumpahan darah.

Mendengar penolakan Bung Karno itu, maka Wikana pun mengancam bahwa pada esok hari akan terjadi pertumpahan darah yang dahsyat dan pembunuhan secara besar-besaran. Hal tersebut pun membuat suasana menjadi tegang antara Bung Karno dan Pemuda, yang di saksikan langsung oleh Drs. M. Hatta, Dr. Buntara, Mr. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Ahmad Subardjo. Di tengah suasana pro dan kontra, golongan muda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok . Pilihan ini diambil berdasarkan kesepakatan rapat terakhir golongan pemuda pada 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, Cikini, Jakarta. Maksut dan tujuan para pemuda membawa kedua pemimpin tersebut adalah agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya serta menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang.

Sementara itu di Jakarta, terjadi dialog antara golongan tua yang diwakili Ahmad Subardjo dan golongan muda yang diwakili oleh Wikana, setelah terjadi dialog dan ditemui kata sepakat agar Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta dan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Golongan muda kemudian mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subardjo ke Rengasdengklok dalam rangka menjemput kembali Bung Karno dan Bung Hatta.

Hal tersebut berjalan mulus lantaran Ahmad Subardjo memberi jaminan pada golongan muda bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Cudanco Subeno (Komandan Kompi PETA Rengasdengklok) mau melepaskan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan.

Dan sekitar pukul 23.00 rombongan tiba di rumah kediaman Bung Karno di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, untuk menurunkan Ibu Fasmawati (istri Bung Karno), yang kala itu ikut di bawa ke Rengasdengklok. Dan pada malam itu juga, sekitar pukul 02.00 pagi, Bung Karno memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Rapat itu terutama membahas tentang Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Perumusan Teks Proklamasi

Peristiwa Rengasdengklok telah mengubah jalan pikiran Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka telah menyetujui bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus segera dikumandangkan. Kemudian diadakanlah rapat yang membahas Persiapan Proklamasi Kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda, dipilihnya rumah Laksamana Maeda karena tempat tersebut dianggap tempat yang aman dari ancaman tindakan militer Jepang karena Maeda adalah Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang dan Maeda juga merupakan kawan baik Mr. Ahmad Subardjo.

Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. Hadir dalam pertemuan itu Sukarni, B.M.Diah dan Mbah Diro dari golongan muda yang menyaksikan perumusan teks proklamasi. Semula golongan muda menyodorkan teks proklamasi yang keras nadanya dan karena itu rapat tidak menyetujui.

Teks Naskah Proklamasi tulisan Ir Soekarno yang ditempatkan di Monumen Nasional

Kemudian berdasarkan pembicaraan antara Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo, diperoleh rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno yang berbunyi:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8-'05

Wakil² bangsa Indonesia

Setelah teks proklamasi selesai disusun, Permasalahan baru muncul yaitu perihal siapa yang harus menandatangani teks tersebut, setelah teks proklamasi disusun. Drs. M. Hatta memberi usulan, agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai Wakil Bangsa Indonesia. Sukarni dari golongan muda, mengajukan usulan bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh dua orang saja, yaitu Ir. Sukarno dan Drs. M. Hatta, Atas Nama Bangsa Indonesia. dan Ir. Sukarno juga diusulkan untuk membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Sukarni, diterima. Kemudian, Sukarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut, dengan perubahan-perubahan yang disetujui bersama.

Setelah konsep selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Ir. Soekarno.

Persiapan Pembacaan Teks Proklamasi

Dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin nasional dan para pemuda kembali ke rumah masing-masing guna menyiapkan penyelenggaraan pembacaan teks proklamasi setelah teks proklamasi selesai di rumuskan dan di sahkan. saat itu Jepang mengetahui rencana pembacaan proklamasi dan mengira bahwa pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, oleh karena itu tentara Jepang memblokade lapangan Ikada. Barisan Muda pun telah ramai berdatangan menuju lapangan Ikada dalam rangka menjadi saksi pembacaan teks proklamasi. Pemimpin Barisan Pelopor (Sudiro), juga datang ke lapangan Ikada dan melihat pasukan Jepang dengan persenjataan lengkap telah memblokade lapangan Ikada. Sudiro kemudian melaporkan keadaan itu kepada Muwardi (Kepala Keamanan Bung Karno). Sudiro pun kemudian mengetahui bahwa pembacaan proklamasi dipindah dari lapangan Ikada ke rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

Saat itu, halaman rumah Sukarno mulai ramai dipadati oleh massa, menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Muwardi mengutus Latief Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara dan untuk mengantisipasi gangguan dari tentara Jepang, dalam melaksanakan pengamanan Latief Hendraningrat dibantu oleh Arifin Abdurrahman. Suasana halaman rumah Sukarno, terlihat sangat ramai. Suwiryo, Wakil Walikota Jakarta, meminta kepada Wilopo untuk mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Wilopo kemudian meminjam mikrofon dan beberapa pengeras suara ke toko elektronik milik Gunawan.

Kemudian Sudiro (Pemimpin Barisan Pelopor) mengutus Komandan Pengawal rumah Sukarno, S. Suhud, untuk mencari tiang bendera. Suhud kemudian memperoleh sebatang tiang bambu dari belakang rumah, dan menancapkan bambu tersebut di dekat teras, kemudian dia memberi tali sebagai kelengkapan untuk pengibaran bendera. Di sisi lain, Fatmawati (Istri Sukarno) mempersiapkan bendera yang dijahit dengan tangannya sendiri. Ukuran bendera tersebut masih belum standar seperti ukuran bendera sekarang.

Para pemuda mengiginkan agar pembacaan teks proklamasi segera dilaksanakan karena mereka sudah tidak sabar untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan indonesia. Mereka mendesak Muwardi agar mengingatkan Ir. Sukarno agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan indonesia. Namun Sukarno menolak jika harus melaksanakannya sendiri tanpa didampingi Bung Hatta. Ketegangan pun terjadi sebab Muwardi terus mendesak Sukarno, untuk segera membacakan teks proklamasi tanpa harus menunggu kehadiran Bung Hatta. Untunglah, 5 menit sebelum pelaksanaan upacara, Bung Hatta datang dan langsung mendampingi Sukarno untuk segera melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pelaksanaan Upacara Proklamasi Kemerdekaan

Pelaksanaan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 (hari Jum’at) di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (yang sekarang menjadi jalan Proklamasi).

Bendera Indonesia dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945

Upacara proklamasi kemerdekaan dipimpin oleh Latief Hendraningrat, tanpa protokol. Latief segera memimpin barisan untuk berdiri, dengan sikap sempurna. Suhud dan Latief mengibarkan bendera merah putih secara perlahan-lahan, sesudah selesainya pembacaan proklamasi, Bendera merah putih dinaikkan sambil diiringi lagu Indonesia Raya, yang secara spontan dinyanyikan oleh seluruh masyarakat yang hadir pada saat itu.

Seusai pengibaran bendera Merah Putih acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan dr. Muwardi. Pelaksanaan upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dihadiri oleh tokoh tokoh Indonesia lainnya, seperti Sukarni, Mr. Latuharhary, Ibu Fatmawati, Ny. S.K. Trimurti, Mr. A.G. Pringgodigdo, Mr. Sujono dan dr. Samsi,

Sekian penjelasan artikel mengenai Sejarah Persiapan Proklamasi dan Kemerdekaan Indonesia, semoga artikel diatas dapat bermanfaat bagi sobat maupun untuk sekedar menambah wawasan dan pengetahuan sobat mengenai Sejarah Peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sejarah Peristiwa Rengasdengklok, Sejarah Perumusan Teks Proklamasi, Sejarah Persiapan Pembacaan Teks Proklamasi, Sejarah Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan dan Sejarah Pelaksanaan Upacara Proklamasi Kemerdekaan. Terimakasih atas kunjungannya.

Sejarah Persiapan Proklamasi dan Kemerdekaan Indonesia

MARKIJAR : MARi KIta belaJAR