Pengertian Kebijakan Fiskal, Lengkap Tujuan, Fungsi, Macam dan Teori Kebijakan Fiskal

Pengertian Kebijakan Fiskal, Lengkap Tujuan, Fungsi, Macam dan Teori Kebijakan Fiskal
Pengertian Kebijakan Fiskal, Lengkap Tujuan, Fungsi, Macam dan Teori Kebijakan Fiskal

Sebagai pengendali perekonomian nasional, pemerintah harus dan wajib mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka memajukan dan mengatur perekonomian nasional, pemerintah menggunakan berbagai kebijakan. Diantaranya kebijakan yang pemerintah gunakan adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah pada artikel kali ini kita akan membahas secara lengkap perihal kebijakan fiskal.

Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya pengertian Kebijakan Fiskal itu apa ? fungsi kebijakan fiskal adalah ? dan lain sebagainya. Tenang semua pertanyaan teman-teman tadi pasti akan kami bahas sejelas dan selengkapnya agar kita semua paham. oke mari langsung saja kita simak pembahasan dari Pengertian Kebijakan Fiskal, Lengkap Tujuan, Macam-Macam dan Teori Kebijakan Fiskal.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan merupakan nama lain dari kebijakan anggaran. Kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan atau aturan yang diambil pemerintah dalam hal pengeluaran dan pendapatan negara untuk memperbaiki kondisi terutama kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah dengan mendesain anggaran negara (APBN) dan mengubah angka-angka agar diperoleh keadaan seperti yang ada pada tujuan penyusunan APBN. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran.

Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terletak pada pola instrumen kebijakannya. Dalam kebijakan moneter pemerintah mengatur jumlah uang yang beredar serta mengatur tingkat bunga yang pada akhirnya bertujuan men-stabilkan perekonomian. Sedangkan pada kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Terdapat berbagai tujuan dalam dikeluarkannya sebuah kebijakan fiskal, namun secara garis besar tujuan dari kebijakan fiskal antara lain adalah sebagai berikut:
  1. Memperbaiki perekonomian secara umum, merupakan tujuan yang vital dari kebijakan fiskal. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
  2. Kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik. Dengan keadaan ekonomi yang baik diharapkan sektor usaha mengalami kemajuan dan kesempatan kerja akan meningkat.
  3. Mengendalikan harga-harga dan untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal (anggaran). Kebijakan ini digunakan untuk menstabilkan harga-harga secara umum yang naik saat inflasi.
  4. Mendistribusikan dan memeratakan pendapatan di seluruh wilayah negara sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh warga negara

Instrumen Kebijakan Fiskal

Terdapat 2 instrumen utama dalam kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah (pengeluaran) dan pendapatan / pajak. Secara ekonomi pajak dapat didefinisikan sebagai sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Sedangkan secara hukum pajak dapat didefinisikan sebagai Iuran wajib kepada pemerintah yang sifatnya memaksa dan legal berdasarkan undang-undang.
Pajak merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal
Pajak merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal

Nah dari pendapatan yang berasal dari pajak itu akan menuju ke instrumen kebijakan fiskal kedua yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini banyak sekali jenisnya mulai dari pembangunan untuk masyarakat umum sampai kebutuhan akan operasional pemerintah sendiri.

Macam-Macam Kebijakan Fiskal

Terdapat beberapa macam Kebijakan Fiskal menurut jumlah penerimaan dan pengeluarannya, yaitu sebagai berikut:
1. Kebijakan Anggaran Surplus
Kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan dimana pemerintah tidak menggunakan seluruh pendapatan untuk pengeluaran sehingga akan menambah tabungan pemerintah. Kebijakan ini dapat berfungsi untuk mengatasi inflasi.

Dengan adanya inflasi, harga menjadi naik karena uang lebih banyak dibandingkan dengan barang, sedangkan kebijakan surplus menekankan pengeluaran pemerintah yang pada gilirannya juga menekan dan mengurangi permintaan barang dan jasa secara agregat (total). Hal inilah yang kemudian bisa menurunkan angka inflasi.

2. Kebijakan Anggaran Berimbang
Kebijakan berimbang adalah bentuk anggaran dimana realisasi pendapatan negara sama dengan besarnya jumlah realisasi pengeluaran atau belanja negara. Melalui kebijakan ini pemerintah menyesuaikan pengeluaran dan belanjanya. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan yang dimiliki negara sehingga antara pengeluaran dan penerima adalah sama dan berimbang.

Kebijakan anggaran berimbang mempunyai kekuarangan. Kekurangannya ialah ketika deflasi, dimana uang yang beredar lebih sediki dari kebutuhan masyarakat, harga, produksi, dan investasi turun sehingga kegiatan ekonomi turun. Anggaran belanja yang turun menyebabkan kegiatan ekonomi juga turun sehigga pertumbuhan ekonomi terhambat.

3. Kebijakan Anggaran Defisit
Kebijakan anggaran difisit merupakan kebalikan dari kebijakan anggaran surplus. Kebijakan ini didasarkan atas pengeluaran yang lebih besar dibanding pendapatan. Pengeluaran yang lebih besar dibanding pendapatan biasanya akan diatasi dengan sebuah pinjaman, baik itu pinjaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Kebijakan anggaran defisit ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur anggaran defisit ada empat cara. Yaitu dapat dihitung dengan:
  1. Defisit primer, yaitu selisih belanja diluar pembayaran pokok dan bunga utang dengan pendapatan total.
  2. Defisit operasional, yaitu perhitungan anggaran defisit yang diukur dalam nilai riil dan bukan dalam nilai nominal.
  3. Defisit konvensional, yaitu perhitungan defisit berdasarkan selisih belanja total dan pendapatan total, termasuk hibah.
  4. Defisit moneter, yaitu selisih belanja total pemerintah diluar pembayaran pokok atau utang dengan pendapatan total di luar penerimaan utang.

Teori Kebijakan Fiskal

1. Teori Pembiayaan Fungsional
Teori ini utarakan oleh AP Lerner. Meurut Lerner anggaran itu berupa pembiayaan yang dilakukan pemerintah dan tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional serta bertujuan pada perluasan kesempatan kerja. Dalam teori Pembiayaan Fungsional pajak tidak perlu ditarik saat tingkat pengangguran tinggi karena dapat mengurangi peluang terciptanya lapangan kerja baru. Adapun inflasi akan diatasi dengan pinjaman pemerintah.

2. Teori Stabil Otomatis
Kebijakan anggaran harus mengatur pengeluaran pemerintah. Hal ini dilihat dari perbandingan antara hasil dan biaya yang dikeluarkan untuk sebuah proyek pembangunan yang akan dibiayai dengan APBN. Dengan demikian keseimbangan anggaran bisa terjadi dengan sendirinya.

3. Teori Pengelolaan Anggaran
Dalam teori pengelolaan anggaran, disebutkan bahwa penerimaan dari pajak atau pinjaman serta pengeluaran negara merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mantap dan stabil. Menurut Alvin Hasen yang mengemukakan teori ini, deflasi terjadi ketika harga-harga menjadi murah karena orang tidak mempunyai daya beli, Hal ini menyebabkan perekonomian menjadi lesu.

Pada saat deflasi negara sebaiknya menggunakan kebijakan anggaran defisit. Pemerintah meminjam dana kepada pihak asing atau swasta sehingga uang yang beredar di dalam negeri bertambah karena adanya pinjaman terseut. Akibatnya pemerintah dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga akan memacu kondisi perekonomian.

Pada saat terjadi inflasi dimana harga-harga naik, pemerintah dapat menggunakan kebijakan anggaran surplus. Dengan kebijkan anggaran surplus pemerintah akan berusaha menghemat pengeluarannya dan mendorong adanya tabungan pemerintah. Kebijakan ini akan mempengarui dan mengurangi permintaan barang dan jasa oleh pemerintah, dan adanya tabungan pemerintah bisa menambah tabungan secara total (agregat).

Inflasi sendiri dapat diartikan sebagai kondisi ketika uang yang beredar melebihi barang yang ada. Walaupun harga terus naik, masyarakat akan terus membeli karena mereka memiliki banyak uang, termasuk juga pemerintah. Dengan mengurangi permintaan barang dan jasa oleh pemerintah jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun dan harga tidak cepat mengalami kenaikan.

Berkurangnya permintaan dan bertambahnya tabungan dapat menekan laju inflasi. Karena salah satu kebijakan untuk mengatasi inflasi adalah meningkatkan tabungan melalui peningkatan suku bunga. Karena hal ini juga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Contoh Kebijakan Fiskal 

Ada berbagai contoh kebijakan fiskal yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah sebagai berikut:
  1. Semua penduduk wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak
  2. Jumlah pajak dari berbagai macam pajak dinaikkan
  3. Pemerintah menerbitkan obligasi
  4. Negara berhemat dalam pengeluaran anggaran

Hubungan Kebijakan Fiskal Dengan Pembangunan

Kebijakan fiskal sangat berhubungan erat dengan pembangunan. Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan perekonomian akan memacu proses pembangunan. Berikut ini merupakan usaha-usaha yang dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal agar pembangunan dapat bekembang pesat.
  1. Memacu pembentukan modal yang dibutuhkan pembangunan.
  2. Menjalankan kebijakan fiskal dengan menjaga pengeluaran dan penerimaan negara sehingga tetap seimbang serta menghindari pengeluaran berlebih. Hal ini dapat dilakukan dengan merangsang kegiatan fiskal terhadap pengusaha tertentu, seperti pemberian modal 

Baca Juga : Pengertian, Hubungan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Hubungan Pemerintah Daerah dengan Pusat Dalam Kebijakan Fiskal

Hubungan antara pemerintah daerah dan pusat dalam kebijakan fiskal didasarkan pada 4 prinsip, yaitu sebagai berikut:
  1. Tugas pemerintah pusat di daerah didanai APBN.
  2. Tugas pemerintah daerah didanai APBD.
  3. Seandainya daerah belum bisa mencukupi biaya daerah, pemerintah pusat memberikan dana bantuan.
  4. Tugas pemerintah pusat atau daerah dalam rangka bantuan pembangunan didanai pihak yang menugaskan. Dalam hal ini dapat dibiayai APBD atau APBN.


Sekian artikel mengenai Pengertian Kebijakan Fiskal, Lengkap Tujuan, Fungsi, Macam dan Teori Kebijakan Fiskal. semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi sobat baik untuk mengerjakan tugas, maupun untuk sekedar menambah wawasan tentang pengertian kebijakan fiskal adalah, instrumen kebijakan fiskal, contoh kebijakan fiskal dan tujuan kebijakan fiskal. Terimakasih atas kunjungannya.

Pengertian Kebijakan Fiskal, Lengkap Tujuan, Fungsi, Macam dan Teori Kebijakan Fiskal
MARKIJAR : MARi KIta belaJAR

Baca Juga :

Suka dengan artikel kami ? Tidak ada salahnya untuk berlangganan artikel terbaru dari MARKIJAR.Com langsung via email mu :

0 Response to "Pengertian Kebijakan Fiskal, Lengkap Tujuan, Fungsi, Macam dan Teori Kebijakan Fiskal"

Post a Comment