Pembangunan Nasional Masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi

Pembangunan Indonesia merupakan serangkaian kegiatan masyarakat, bangsa dan negara untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam undang undang dasar 1945. Pembangunan nasional dilakukan secara terencana, tersusun dan terperinci untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih maju sebagai mana layak nya negara lain yang sudah sejahtera.

Pembangunan nasional dimulai dari, oleh, dan untuk rakyat, dan dilaksanakan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik serta pertahanan. Pembangunan nasional pada hakikatnya memerlukan keselarasan antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan sedangkan pemerintah memiliki kewajiban untuk membimbing dan mengarahkan, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi warganya. Pembangunan nasioanal sejatinya telah dilakukan sejak zaman Orde Lama, Orde Baru sampai era Reforasi untuk terus mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa kelevel yang lebih baik.

Pada kesempatan kali ini kita akan menjabarkan secara jelas pembangunan nasional yang telah berlangsung pada era orde lama, orde baru dan era reformasi. Berikut penjelasan lengkapnya.

Pembangunan Nasional pada Era Orde Lama

Era Orde lama dimulai dari tahun 1959 - 1967 yang dipimpin oleh presiden soekarno. pembangunan pada era ini di gagas oleh MPR Sementara (MPRS) yang menetapkan tiga ketetapan yang dijadikan dasar perencanaan nasional

1. Pertama : TAP MPRS No.I/MPRS/1960 yang berisi mengenai Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara
2. Kedua : TAP MPRS No.II/MPRS/1960 yang berisi mengenai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969
3. Ketiga : TAP MPRS No.IV/MPRS/1963 yang berisi mengenai Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan

Dengan dasar diatas membuka babak baru untuk membuka peluang dalam pembangunan indonesia dalam memciptakan suasana indonesia yang lebih kondusif, aman, damai dan sejahtera.

Proses rekontruksi dan rehabilitasi yang telah diamanatkan MPRS memiliki tujuan utama dalam hal perubahan perekonomian untuk pembangunan nasional yang telah mengalami penurunan drastis yang berakibat pada kemiskinan dan kerugian setelah masa penjajahan oleh bangsa belanda.

Selanjutnya pada tahun 1947 perencanaan pembangunan diindonesia diawali dengan lahirnya "Panitia Pemikir Siasat Ekonomi" perencanaan ini masih tertuju dalam bidang ekonomi mengingat sangat pentingnya penanganan yang sangat serius tentang kondisi ekonomi negara. tanpa perencanaan tersebut tujuan utama untuk merubah ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional tidak dapat terwujud dengan sendirinya apalagi tidak didukung dengan UU yang berlaku pada saat itu.

Pada tahun 1960 - 1965 proses pembangunan mulai menemukan titik permasalahan dengan kondisi politik yang carut marut sehingga mengakibatkan perhatian pemerintah tidak maksimal lagi pada perekonomian indonesia khususnya dalam memperbaiki tingkat ekonomi massyarakat. pada masa itu pemerintah indonesia mengalami titik terendah dalam perekonomian. persediaan bahan pangan sangat menipis sementara pemerintah tidak dapat mengimpor beras serta kebutuhan pokok yang lain sehingga mengakibatkan harga barang naik drastis hingga 650 persen pada th 1966. keadaan ini terus berlangsung hingga pembangunan mengalami keterpurukan dan sampai akhirnya muncul gerakan G-30-S/PKI dan berakhir dengan lengsernya presiden soekarno pada masa itu.

Pembangunan Nasional pada Era Orde Baru

Pergantian Masa dari orde lama ke orde baru ditandai dengan peristiwa G-30-S/PKI pada tanggal 1 maret 1966. saat itu Presiden Soekarno dituntut agar mau menandatangani sebuah surat yang kemudian disebut "SUPERSEMAR", dimana inti dari surat tersebut adalah presiden soekarno memerintahkan Jenderal Soeharto untuk melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan negara dan melindungi soekarno sebagai presiden saat itu. Surat yang disebut dengan supersemar itu kemudian diartikan sebagai media pemberian wewenang terhadap Soeharto secara penuh.

Selanjutnya setelah tampuk kepemimpinan berada ditangan soeharto atau juga dikenal era orde baru, soeharto melakukan upaya upaya rekontruksi terutama dalam bidang politik, karena menurut beliau tanpa adanya rekontruksi politik negara ini tidak akan dapat melakukan pembangunan. pada masa orde baru ini pembangunan nasional terus berlangsung agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan banyak lapangan kerja. hal ini terbukti dengan pendapatan perkapita yang meningkat dibandingan pada masa orde lama.

Untuk mendukung pembangunan berbagai program dan renacana pembangunan pun digalakkan, berikut beberapa rencana pembangunan pada masa orde baru:

1. Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun 1961-1969, hasil kerja DEPERNAS
2. REPELITA yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun, dari REPELITA I sampai dengan VII

Meski menuai beragam sukses, pembangunan yang ada pada masa orde baru juga memiliki beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahan pembangunan pada masa orde baru adalah sebagai berikut:

1. Banyak industri yang bahan dasarnya dari luar negeri sehingga tidak memiliki daya jual tinggi karena terlalu mahal hingga mengakibatkan bengkrutnya indusrti tersebut.
2. Mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit anggaran.
3. Akumulasi bunga utang luar negeri yang terus berkembang dan memberatkan pemerintah.
4. Banyak muncul lembaga-lembaga keuangan yang kuat basis dananya dan merugiakan Bank Indonesia.
5. Pembangunan yang kurang merata sehingga timbul kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lain.

Awalnya pembangunan yang ada pada pemerintahan orde baru menuai beragam pujian sampai akhirnya krisi moneter menjadi penyebab runtuhnya masa pemerintahan orde baru pada tahun 1997. sejak tahun itu kondisi ekonomi indonesia semakin terpuruk, krisis yang terjadi di dunia dan diperparah dengan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang lebih dikenal dengan istilah KKN membuat ekonomi indonesia benar-benar hancur. sehingga timbul kesenjangan dan kemiskinan yang memicu pada kerusuhan masyarakat. akhirnya munculah gerakan demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. mereka menuntut agar pemerintah segera melakukan perbaikan. kemudian pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar besaran yang berakibat meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti.

Pada awal bulan Maret 1998 melalui Sidang Umum MPR, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, serta melaksanakan pelantikan Kabinet Pembangunan VII. Namun pada saat itu kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi dan siutasi seperti ini mengundang keprihatinan rakyat.

Kerusuhan Mei 1998 - Pendemo membakar perabot kantor di jalanan

Memasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demostrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya empat mahasiswa hingga tewas. Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki Gedung DPR/MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakarta terjadi peristiwa bersejarah. Kurang lebih sejuta umat manusia berkumpul di alun-alun utara kraton Yogyakarta untuk mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Bowono X dan Sri Paku Alam VII. Inti isi dari maklumat itu adalah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharti meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan didepan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ke-3.

Pembangunan Nasional pada Era Reformasi

Era Reformasi dimulai dengan naiknya Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada era reformasi ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mendapat perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan selama 32 tahun, terpaksa mendapat perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.

Pemerintahan presiden Habibie yang mengawali masa reformasi belum mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan hanya difokuskan untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan.

Baca Juga : 4 Sistem Ekonomi Yang Pernah Dianut oleh Indonesia, Lengkap Pejelasan

Setelah Habibie, tampuk kepemimpinan pun berganti ke presiden Abdurrahman Wahid, pada masa ini belum ada tindakan yang cukup signifikan untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus diselesaikan, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pengendalian inflasi, kinerja BUMN, pemulihan ekonomi, dan mempertahankan kurs rupiah.

Selanjutnya setelah Abdurrahman Wahid lengser, Masa kepemimpinan beralih ke tangan Megawati Soekarnoputri, Beberpa kebijakan pun diambil untuk menangani masalah perekonomian bangsa indonesia. Berikut beberapa kebijakan yang diambil untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi:

1. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi merupakan menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,1 %. Akan tetapi kebijakan ini memicu beragam kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
2. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

Secara garis besar rencana dan program pembangunan pada era reformasi disebut dengan PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) sebagaimana repelita di era orde baru. Perbedaan antara REPELITA dan PROPENAS ada pada sifat isinya. PROPENAS lebih bersifat pada program-program mendasar serta mendesak, sedangkan REPELITA lebih rinci persektor dan per departemen.

PROPENAS sendiri merupakan penjabaran dari GBHN 1999 adapun PROPENAS dijabarkan dengan REPETA (Rencana Pembangunan Tahunan). Sementara itu, untuk penjabaran per departemen dan per PEMDA dibuatlah RESTRA (Rencana dan Strategi) untuk setiap departemen dan PEMDA.

Berikut ini adalah lima program prioritas dari PROPENAS menurut UU nomor 25 tahun 2000.

1. Mewujudkan supremasi hukum serta pemerintahan yang baik.
2. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.
3. Peningkatan pembangunan daerah
4. Membangun kesejahteraan rakyat serta ketahanan kehidupan budaya dan agama.
5. Mempercepat pemuliah ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan adil.

Sekian artikel mengenai Pembangunan Nasional Masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi. semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi sobat baik untuk mengerjakan tugas, maupun untuk sekedar menambah wawasan tentang pembangunan nasional pada Era Orde Lama, pembangunan nasional pada Era Orde Baru dan pembangunan nasional pada Era Reformasi. Akhir kata, Terimakasih atas kunjungannya.

Pembangunan Nasional Masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi

MARKIJAR : MARi KIta belaJAR

Berbagi: