Sejarah Lengkap Konflik dan Pemberontakan di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka)

Konflik Aceh - Setelah Perang Dingin kita banyak menyaksikan berbagai konflik yang terjadi di dalam sebuah Negara, seperti halnya pada Yugolslavia, Kroasia, Macedonia, Bosnia dan Indonesia. Konflik yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah konflik Aceh dimana dalam konflik tersebut telah memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun korban materi.

Konflik atau Pemberontakan di Aceh antara tahun 1976 hingga tahun 2005 dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hal tersebut untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka atau yang sering disebut dengan GAM, merupakan organisasi separatisme yang telah berdiri di Aceh sejak tahun 1976. Tujuan didirikannya GAM adalah untuk mengupayakan Aceh dapat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membuat negara kesatuan sendiri. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF).

Latar belakang Konflik dan Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Secara umum Latar belakang Konflik di aceh yang paling jelas adalah Perbedaan budaya antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia. Disamping itu, banyak kebijakan sekuler dalam administrasi pada masa Presiden Soeharto (Orde Baru) sangat tidak disukai di Aceh, di mana banyak tokoh Aceh tidak menyukai kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mempromosikan satu "budaya Indonesia". Kemudian lokasi provinsi Aceh yang terletak di ujung Barat Indonesia menimbulkan anggapan yang meluas di provinsi Aceh bahwa para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti dan memperhatikan masalah yang dimiliki Aceh serta tidak bersimpati pada kebutuhan dan adat istiadat di Aceh yang berbeda.

Bendera Gerakan Aceh Merdeka

Selain itu, Kecenderungan sistem sentralistik pemerintahan Soeharto dan berbagai permasalahan lainnya akhirnya mendorong tokoh Aceh Hasan di Tiro (Teungku Hasan Muhammad di Tiro) untuk membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 4 Desember 1976 dan memproklamasikan kemerdekaan Aceh. Permasalahan utama yang dianggap melatarbelakangi hal ini adalah budaya pemerintah Indonesia yang dianggap "neo-kolonial", dan makin banyaknya jumlah transmigran dari pulau Jawa ke provinsi Aceh serta Distribusi pendapatan yang tidak adil dari sumber daya alam yang diambil dari Aceh.

Baca Juga : Proses Perkembangan Islam di Indonesia (1/2)

Pada awalnya, gerakan ini terdiri dari sekelompok intelektual yang merasa kecewa atas model pembangunan di Aceh. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di bawah orang-orang Jawa. Kelompok intelektual ini berpendapat bahwa telah terjadi kolonialisasi Jawa atas masyarakat dan kekayaan alam tanah Aceh. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, kalangan pemuda, serta tokoh-tokoh agama di Aceh, Hasan di Tiro kemudian membuat gagasan anti-kolonialisasi Jawa. Gagasan Hasan Tiro ini semakin memuncak setelah pemerintah orde baru meng-eksplorasi kekayaan gas alam dan minyak bumi di Aceh Utara pada awal 1970an.

Sebab lain terjadinya gerakan separatisme GAM di Aceh, di perkuat oleh dukungan yang datang dari para tokoh Darul Islam (DI) di Aceh yang belum terselesaikan secara tuntas di zaman orde lama. beberapaTokoh DI/TII yang gagal melakukan pemberontakan di Aceh, merasa bahwa dengan memberikan dukungan terhadap GAM, nantinya Aceh dapat memperoleh kemerdekaannya.

Kemungkinan Penyebab Pemberontakan GAM menurut Beberapa Pihak

Menurut Edward Aspinall

Akademis dari Universitas Nasional Australia Edward Aspinall berpendapat bahwa pengalaman sejarah Aceh selama Revolusi Nasional Indonesia menyebabkan munculnya separatisme Aceh. Hal tersebut karena Aceh memainkan peranan penting pada revolusi dan perang kemerdekaan melawan Belanda sebagai akibatnya diduga aceh telah mendapatkan janji dari Presiden Soekarno saat kunjungannya ke Aceh pada 1947, bahwa Aceh akan diizinkan untuk menerapkan hukum Islam (atau syariah) setelah perang kemerdekaan Indonesia.

Jalannya Konfil / Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka

Pada awalnya, GAM adalah sebuah organisasi yang diproklamirkan secara terbatas. Deklarasi GAM yang dikumandangkan oleh Hasan di Tiro dilakukan secara diam-diam disebuah kamp kedua yang bertempat di bukit Cokan, Pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Setahun kemudian, teks tesebut disebarluaskan dalam versi tiga bahasa; Inggris Indonesia, dan Aceh. Penyebaran naskah teks proklamasi GAM ini terungkap ketika salah seorang anggotanya ditangkap oleh polisi dikarena pemalsuan formulir pemilu di tahun 1977. Sejak itulah, pemerintahan orde baru mengetahui tentang pergerakan bawah tanah di Aceh.

Banyak pemimpin GAM merupakan pemuda dan profesional berpendidikan yang merupakan anggota kelas ekonomi menengah dan golongan kaya masyarakat Aceh. Kabinet pertama GAM, yang dibentuk oleh Di Tiro di Aceh antara tahun 1976-1979, beranggotakan beberapa tokoh sebagai berikut:

Teungku Hasan di Tiro:Wali Negara, Menteri Pertahanan, dan Panglima Agung
Dr Muchtar Hasbi: Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri
Teungku Ilyas Leube: Menteri Kehakiman
Dr Zaini Abdullah: Menteri Kesehatan
Dr Husaini M. Hasan: Menteri Pendidikan dan Informasi
Malik Mahmud: Menteri Luar Negeri
Dr Zubir Mahmud: Menteri Sosial
Amir Mahmud Rasyid: Menteri Perdagangan
Teungku Muhamad Usman Lampoih Awe: Menteri Keuangan
Amir Ishak: Menteri Komunikasi
Dr Asnawi Ali: Menteri Pekerjaan Umum dan Industri

Serangan pertama GAM pada tahun 1977 dilakukan terhadap Mobil Oil Indonesia yang merupakan pemegang saham PT Arun NGL, dimana PT Arun NGL adalah operator ladang gas Arun yang berlokasi di Lhokseumawe, Aceh Utara. Pada saat itu jumlah pasukan yang dimobilisasi oleh GAM sangatlah terbatas. Meskipun sudah ada ketidakpuasan cukup besar di Aceh namun hal tersebut tidak mengundang partisipasi aktif massa untuk mendukung GAM. Dalam pengakuan Hasan di Tiro sendiri, pada awalnya hanya 70 orang yang bergabung dengannya dan mereka kebanyakan berasal dari kabupaten Pidie, terutama dari desa di Tiro sendiri, yang bergabung karena loyalitas pribadi kepada keluarga Hasan di Tiro, sementara sisanya bergabung karena faktor kekecewaan pada pemerintah pusat.

Tentara Wanita dari Gerakan Aceh Merdeka dengan Panglima GAM Abdullah Syafi'i, 1999

Pada akhir tahun 1979, tindakan penekanan yang dilakukan militer Indonesia telah memukul telak GAM, para komandan GAM banyak yang berakhir di dibunuh, pengasingan, atau dipenjara. pengikut GAM lantas tercerai berai, bersembunyi dan melarikan diri. Para pemimpinnya seperti Dr Husaini M. Hasan (menteri pendidikan GAM), Malik Mahmud (menteri luar negeri GAM) dan Di Tiro, Zaini Abdullah (menteri kesehatan GAM) sudah kabur ke luar negeri dan kabinet GAM tang resmi tidak lagi menjalankan fungsinya.

Meskipun tidak mendapatkan dukungan yang luas, tindakan kelompok GAM yang lebih agresif ini membuat pemerintah Indonesia bertindak represif. Periode antara tahun 1989-1998 kemudian dikenal sebagai era Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh ketika militer Indonesia meningkatkan operasi kontra-pemberontakan di Aceh. Langkah Pemberlakuan DOM di Aceh ini meskipun secara taktik sukses menghancurkan kekuatan gerilya GAM, namun telah menyebabkan korban di kalangan penduduk sipil lokal di Aceh dan rakyat Aceh merasa terasing dari Republik Indonesia.

Baca Juga : Sejarah Lengkap Sarekat Islam (SI)

Karena merasa terasing dari Republik Indonesia setelah operasi militer tersebut, penduduk sipil Aceh kemudian mendukung dan membantu GAM membangun kembali organisasinya saat militer Indonesia hampir seluruhnya ditarik dari Aceh atas perintah presiden B.J. Habibie pada akhir era 1998 setelah kejatuhan Soeharto, saat itu Jakarta dilanda kerusuhan dan terjadi ketidak stabilan pemerintahan dan politik di indonesia.

Turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, menandakan berakhirnya era orde baru. Berbagai upaya untuk meredam pemberontakan di Aceh masih terus diusahakan oleh presiden-presiden RI berikutnya. Sejak era presiden B.J. Habibie sampai dengan presiden Megawati telah mengupayakan berbagai kebijakan. Namun sayangnya kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif.

Pada tahun 1999 saat terjadi kekacauan di Jawa dan pemerintah pusat yang tidak efektif hal tersebut memberikan kesempatan bagi GAM untuk melancarkan pemberontakan kembali di Aceh, namun kali ini dengan dukungan yang besar dari masyarakat Aceh. Sebenarnya pada tahun 1999 diumumkan penarikan pasukan, namun karena situasi keamanan yang memburuk di Aceh kemudian menyebabkan pengiriman ulang tentara dalam jumlah yang besar ke Aceh. pada pertengahan 2002 GAM dikatakan telah menguasai 70 persen pedesaan di penjuru Aceh.

Memburuknya kondisi keamanan di Aceh menyebabkan tindakan pengamanan keras dilakukan pada tahun 2001-2002. Pemerintah Megawati pada tahun 2003 juga meluncurkan operasi militer untuk mengakhiri konflik dengan GAM untuk selamanya dan keadaan darurat diberlakukan di Provinsi Aceh. Pada November 2003 darurat militer diperpanjang lagi selama 6 bulan karena GAM belum dapat dihancurkan sepenuhnya. Menurut laporan Human Rights Watch akibat dari di adakannya darurat militer di Aceh menyebabkan sekitar 100.000 orang mengungsi pada 7 bulan pertama darurat militer dan beberapa pelanggaran HAM.

Konflik ini sebenarnya masih berlangsung pada akhir 2004, namu saat itu tiba-tiba bencana Tsunami terjadi pada 24 Desember 2004 dan memporakporandakan segala infrastruktur di provinsi Aceh, sehingga secara tidak langsung bencana alam terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut berhasil membekukan konflik yang terjadi di Aceh.

Kesepakatan damai dan pilkada pertama di Aceh

Setelah bencana Tsunami dahsyat meluluhlantahkan sebagian besar Aceh dan menelan ratusan ribu korban jiwa, kedua belah pihak, GAM dan pemerintah Indonesia menyatakan gencatan senjata dan menekankan kebutuhan yang sama untuk menyelesaikan konflik tak berkesudahan ini. Upaya-upaya perdamaian yang sebelumnya telah gagal tetapi karena beberapa alasan termasuk faktor bencana tsunami, perdamaian akhirnya terjadi pada tahun 2005 setelah 29 tahun konflik berkepanjangan.

Perundingan perdamaian kemudian difasilitasi oleh LSM berbasis Finlandia, Crisis Management Initiative, dan dipimpin Martti Ahtisaari (mantan Presiden Finlandia). Perundingan ini menghasilkan kesepakatan damai yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Berdasarkan perjanjian maka terciptalah kesepakatan bahwa dilakukannya pelucutan senjata GAM dan Aceh akan menerima otonomi khusus di bawah Republik Indonesia kemudian tentara non-organik (mis. tentara beretnis non-Aceh) akan ditarik dari provinsi Aceh (hanya menyisakan 25.000 tentara non-Aceh). Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Uni Eropa menerjunkan 300 pemantau yang tergabung dalam Misi Pemantau Aceh (Aceh Monitoring Mission). Misi mereka selesai pada tanggal 15 Desember 2006, setelah suksesnya pemilihan daerah gubernur Aceh yang pertama.

Beberapa kemungkinan faktor resolusi damai di Aceh

Melemahnya posisi militer GAM (Gerakan Aceh Merdeka)

Dinyatakannya status darurat militer di Aceh oleh pemerintah Indonesia pada Mei 2003 menghasilkan perlawanan terpadu oleh militer Indonesia terhadap GAM. International Crisis Group (ICG) melaporkan bahwa pada pertengahan 2004, jalur pasokan dan komunikasi GAM terganggu secara serius.

GAM juga makin sulit berpindah-pindah dan keberadaan mereka di kawasan perkotaan hilang sepenuhnya. Akibatnya, komando GAM di Pidie menginstruksikan kepada semua komandan lapangan melalui telepon agar mundur dari sagoe (subdistrik) ke daerah (distrik) dan aksi militer hanya dapat dilaksanakan jika ada perintah dari komandan daerah disertai izin komandan wilayah. Sebelumnya, saat GAM masih kuat, satuan tingkat sagoe (subdistrik) memiliki otonomi komando yang besar sehingga mampu melancarkan aksi militer dengan kemauannya sendiri.

Menurut Komandan Jenderal ABRI saat itu (Endriartono Sutarto), pasukan keamanan Indonesia telah mengurangi jumlah pasukan GAM sebanyak 9.593 orang. Meski banyak yang meragukan keakuratan jumlah tersebut, namun mayoritas pemantau sepakat bahwa tekanan militer yang baru terhadap GAM pasca penerapan darurat militer telah memberikan pukulan telak dan kerugian besar bagi GAM.

Kerusakan akibat tsunami di Banda Aceh

Bencana Alam Tsunami

Posisi pemerintah sangat jelas disini. Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, beberapa hari setelah tsunami dengan jelas mengumumkan bahwa perdamaian harus segera dilakukan. Bagi Jusuf Kalla, sangat mustahil membangun puing-puing reruntuhan Aceh apabila pemerintah dan GAM masih bersebrangan. bencana Tsunami yang dahsyat juga menelan ratusan ribu korban jiwa dari kedua belah pihak sehingga gencatan senjata dan perjanjian damai merupakan kebutuhan bersama untuk membangun Aceh.

Pergantian kepemimpinan Indonesia 2004, dan Keseriusan nya dalam Resolusi Damai

Kemenangan pemilu presiden 2004 oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla mendorong kebijakan pemerintah untuk melakukan negosiasi untuk mencapai perdamaian. Kingsbury, penasihat resmi untuk GAM, juga menyebut terpilihnya SBY dan Kalla tahun 2004 sebagai prakarsa upaya damai konflik Aceh yang berakhir dengan perjanjian resmi.

Sejak dari akhir Januari hingga Juli 2005, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sangat serius melakukan Perjanjian damai dan mulai melakukan beberapa babak pembicaraan informal dengan pihak GAM untuk melakukan perundingan sebagai cara damai guna menyelesaikan konflik di Aceh. Pembicaaan informal ini difasilitasi oleh CMI yang dipimpin oleh Martti Ahtisaari (mantan pesiden Finlandia). Dimana pembicaraan / perjanjian damai tersebut dikemudian hari dikenal dengan nama perjanjian Helsinki.

Sekian penjelasan artikel mengenai Sejarah Lengkap Konflik dan Pemberontakan di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka), semoga artikel diatas dapat bermanfaat bagi sobat maupun untuk sekedar menambah wawasan dan pengetahuan sobat mengenai Latar belakang Konflik dan Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Jalannya Konfil / Pemberontakan GAM, Kemungkinan Penyebab Pemberontakan GAM menurut Beberapa Pihak, Kesepakatan damai dan pilkada pertama di Aceh dan Beberapa kemungkinan faktor resolusi damai di Aceh, Akhir Kata Terimakasih atas kunjungannya.

Sejarah Lengkap Konflik dan Pemberontakan di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka)

MARKIJAR : MARi KIta belaJAR