Pengaruh Revolusi Dunia terhadap Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia

Setelah abad pertengahan, maka di Eropa terjadi perkembangan demokrasi dan perubahan ekonomi. Perkembangan demokrasi seperti adanya Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, dan Revolusi Amerika serta Revolusi Industri merupakan wujud perkembangan teknologi di Eropa.

A. Revolusi Prancis

Revolusi Prancis adalah perubahan bentuk pemerintahan Prancis dari kerajaan menjadi republik. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Louis XVI pada abad ke-18. Revolusi ini memiliki semboyan: liberte, egalite, fraternite (kebebasan, persamaan, persaudaraan).

Revolusi Prancis
Revolusi Prancis

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya revolusi

a. Sebab-sebab umum
1) Ketidakadilan dalam bidang politik dan ekonomi
Masyarakat Prancis pada waktu itu terbagi atas tiga golongan.
  • Golongan I terdiri atas kaum bangsawan dan raja yang bebas pajak bahkan berhak memungut pajak.
  • Golongan II terdiri atas kaum agama (pendeta dan cendikia) yang bebas pajak dan mendapat uang (gaji) dari hasil pajak.
  • Golongan III adalah rakyat biasa yang hanya menjadi objek pajak.

Golongan III selalu tertindas karena hak-hak mereka ditekan oleh hak-hak golongan lainnya. Termasuk kesempatan-kesempatan untuk berusaha atau memajukan kehidupan secara ekonomi. Jabatan-jabatan penting sejak zaman pemerintah Louis XIV dipegang oleh kaum bangsawan (golongan I) yang bersikap sewenang-wenang. Pejabat-pejabat pemerintahan pun diangkat tidak berdasarkan kemampuan, melainkan berdasarkan faktor keturunan.

2) Kekuasaan absolut raja
Pemerintahan Louis XIV bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu benar. Semboyan Louis XIV adalah l'etat c'est moi (negara adalah saya). Untuk mempertahankan keabsolutannya itu, ia mendirikan penjara Bastille. Penjara ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang keinginan raja. Penahanan juga dilakukan terhadap orang-orang yang tidak disenangi raja. Mereka ditahan dengan surat penahanan tanpa sebab (lettre du cas). Absolutisme Louis XIV tidak terkendali karena kekuasaan raja tidak dibatasi undang-undang.

3) Timbul paham baru
Menjelang Revolusi Prancis muncul ide-ide atau paham-paham baru yang pada intinya adalah memperjuangkan kebebasan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Paham-paham ini muncul akibat berbagai tekanan yang menyengsarakan rakyat mulai menimbulkan keinginan-keinginan untuk mencapai kebebasan. Paham-paham yang melatari terjadinya revolusi di Prancis sebagai berikut.
  • Ajaran dari Jean Jasques Rousseau, tokoh pemikir dari Prancis. Dalam bukunya Du Contrat Social, ia menyatakan bahwa menurut kodratnya manusia dilahirkan sama dan merdeka. Buku ini juga memuat tiga prinsip yang di kemudian hari menjadi semboyan Revolusi Prancis, yaitu liberte, egalite, dan fraternite (kemerdekaan/kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Ajaran tersebut menyebabkan Rousseau mendapat sebutan Bapak Demokrasi Modern.
  • Montesquieu, yang terpengaruh ajaran John Locke (Inggris), menyebarluaskan ajaran Trias Politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
  • Paham Rationalisme dan Aufklarung menuntut orang untuk berpikir rasional (masuk akal).
  • Ajaran Voltaire tentang kebebasan.

4) Negara mengalami krisis ekonomi
Prancis mengalami kemerosotan ekonomi dan keuangan pada masa pemerintahan Louis XVI. Hal ini disebabkan karena sikap raja dan keluarganya, terutama permaisuri Marie Antoinette, selalu menghambur-hamburkan uang negara untuk berfoya-foya.

5) Pengaruh perang kemerdekaan Amerika
Dalam perang kemerdekaannya dari Inggris, Amerika dibantu oleh tentara sukarelawan Prancis yang dipimpin Lafayette. Mereka kemudian terpengaruh oleh napas kemerdekaan Amerika. Nilai-nilai perjuangan kemerdekaan Amerika seperti yang terangkum dalam naskah proklamasinya, Declaration of Independence (disampaikan oleh Thomas Jefferson), yaitu pengakuan atas hak-hak manusia, dengan segera menjalar menjadi paham baru di Prancis.

b. Sebab-sebab khusus
Untuk mengatasi krisis ekonomi, raja memanggil Dewan Perwakilan Rakyat (Etats Generaux). Dewan ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah sebab dalam sidang justru terjadi pertentangan mengenai hak suara. Golongan I dan II menghendaki tiap golongan memiliki satu hak suara, sementara golongan III menghendaki setiap wakil memiliki hak satu suara. Jika dilihat dari proporsi jumlah anggota Etats Generaux yang terdiri atas golongan I, 300 orang, golongan II 300 orang, dan golongan III 600 orang, dapat disimpulkan bahwa golongan I dan II menghendaki agar golongan III kalah suara sehingga rakyat tidak mungkin menang. Jika kehendak golongan III yang dimenangkan, golongan I dan II terancam sebab di antara anggota mereka sendiri ada orang-orang yang bersimpati pada rakyat.

2. Jalannya revolusi

Pada tanggal 17 Juni 1789, anggota Etats Generaux dari golongan III mengadakan sidang sendiri, didukung oleh sebagian kecil anggota dari golongan I dan II. Peserta sidang menyatakan diri sebagai Majelis Nasional yang bertujuan memperjuangkan terbentuknya konstitusi tertulis bagi Prancis. Raja berusaha membubarkan organisasi yang dipimpin Jean Bailly dengan dukungan Comtede Mirabeau ini, baik dengan jalan perundingan maupun dengan kekerasan. Sikap raja yang berusaha membubarkan Majelis Nasional dengan jalan kekerasan menimbulkan kemarahan rakyat dan terjadilah huru-hara. Puncak huru-hara terjadi tanggal 14 Juli 1789, ketika rakyat menyerbu dan meruntuhkan penjara Bastille, lambang kekuasaan mutlak raja. Penyerangan ini didukung oleh Tentara Nasional yang dipimpin Lafayette.

Ketika terjadi pemberontakan oleh rakyat, Louis XVI melarikan diri ke luar negeri. Kesempatan ini dipergunakan oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan baru yang demokratis. Dewan Perancang Undang-Undang yang terdiri dari Partai Feullant dan Partai Jacobin segera membentuk Konstitusi Prancis pada tahun 1791. Partai Feullant adalah partai yang proraja, sedangkan Partai Jacobin adalah partai yang prorepublik. Partai Jacobin beranggotakan kaum Geronde dan Montague. Partai ini dipimpin oleh tiga sekawan, Robespiere, Marat, Danton. Keadaan negara yang semakin berbahaya membuat Dewan Legislatif membentuk pemerintahan republik pada tanggal 22 September 1792. Raja Louis XVI dan istrinya dijatuhi hukuman pancung dengan quillotine pada tanggal 22 Januari 1793.

Masa Republik Prancis I disebut masa Convention, presidennya adalah Robespierre. Pemerintahan Robespierre yang berasal dari kaum Montague ternyata menjalankan pemerintahan yang kejam (pemerintahan teror) yang mengakibatkan banyak korban. Akibat kebijakan pemerintah yang kejam, rakyat mulai tidak senang. Oleh karena Gironde, Robespierre ditangkap dan dijatuhi hukuman pancung dengan quillotine.

Kaum Gironde (kaum borjuis yang kaya tanah) kemudian membentuk pemerintahan Directoire yang dipegang oleh Barros, Moulin, Seiyes, Roger, dan Ducos. Directoire memiliki wewenang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, pertahanan keamanan, dan keagamaan. Karena setiap anggota memiliki wewenang yang sama, terjadi persaingan dalam pemerintahan yang menimbulkan krisis kewibawaan, korupsi, dan runtuhnya kepercayaan rakyat. Dalam keadaan demikian, muncul seorang tokoh militer yang terkenal, yaitu Napoleon Bonaparte.

3. Pemerintahan Napoleon Bonaparte

Kemunculan nama Napoleon Bonaparte ini diawali dengan konspirasi dari Abbe Sieyes, anggota senior Majelis Nasional dan Convention. Ia merencanakan suatu konstitusi yang dapat menggabungkan kemerdekaan dan stabilitas. Napoleon Bonaparte yang saat itu dikenal sebagai pahlawan perang dianggap menjadi kandidat yang paling sesuai untuk memperoleh dukungan militer terhadap kudeta yang akan dilaksanakan.

Kudeta berhasil dilakukan pada tanggal 9 – 10 November 1799. Setelah itu, dibentuklah pemerintahan konsulat, yaitu pemerintahan yang dipimpin tiga orang konsul: Napoleon Bonaparte, Cambaceres, dan Lebrun. Namun, dalam perjalanannya, Napoleon menyingkirkan teman-temannya, menjadi satu-satunya anggota konsulat, dan mengangkat dirinya menjadi konsul seumur hidup. Pada tahun 1803, Napoleon diangkat menjadi kaisar atas putusan sidang Dewan Legislatif. Penobatannya dilakukan pada tanggal 2 Desember 1804 oleh Paus Pius VII.

Dalam masa pemerintahannya, Napoleon melakukan hal-hal berikut.
  • Membentuk pemerintahan yang stabil dengan membuat Undang-Undang Hukum Perdata (Code Civil).
  • Menciptakan buku hukum (Code Civil, Code Penal, dan Code Commerce).
  • Mengembalikan perdamaian di negara Prancis.
  • Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  • Mengadakan Continental Stelsel 1806, yakni larangan negara-negara di daratan Eropa untuk berdagang dengan Inggris (blokade ekonomi). Tujuannya adalah untuk melemahkan ekonomi Inggris. Usaha ini tidak berhasil karena Rusia tetap menjual gandum kepada Inggris.
  • Menyerang ke Mesir (1798) dan Rusia (1812), tetapi tidak berhasil karena tentaranya banyak yang mati kedinginan.
  • Mengadakan perang melawan koalisi raja-raja Eropa.

Napoleon bercita-cita untuk memperluas dominasi Prancis atas Benua Eropa dan menjadikannya kekuatan yang diperhitungkan di dunia. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia melakukan invasi ke negara-negara Eropa lainnya. Tentu saja politik Napoleon ini mendapat perlawanan dari negara-negara yang diserangnya. Raja-raja dari negara-negara tersebut lalu membentuk koalisi. Perang antara Prancis dan koalisi negara-negara Eropa tujuan invasinya disebut Perang Koalisi. Kronologi Perang Koalisi tersebut sebagai berikut.
a. Perang Koalisi I (1792 – 1797)
Koalisi ini diikuti oleh Austria, Prusia, Inggris, Spanyol, Belanda, dan Sardinia. Koalisi ini mampu dikalahkan Napoleon, kecuali Inggris. Napoleon berusaha melawan Inggris dengan cara menyerbu Mesir dan menyerbu langsung ke Inggris.

b. Perang Koalisi II (1799 – 1802)
Koalisi ini diikuti Austria, Rusia, Inggris, dan Turki. Austria, Rusia, dan Turki dihancurkan pada tahun 1800. Perang lalu dihentikan dengan perjanjian Amiens (1802). Pada saat inilah, Napoleon mengangkat dirinya sebagai konsul seumur hidup.

c. Perang Koalisi III (1805)
Koalisi ini diikuti oleh Austria, Rusia, Inggris, dan Swedia. Napoleon memusatkan kekuatan tentaranya di Boulogne untuk menyerang Inggris dan angkatan laut di Cadiz. Laksamana Nelson dari Inggris gugur dalam pertempuran tersebut.

d. Perang Koalisi IV (1806 – 1807)
Koalisi ini diikuti Prusia, Rusia, dan Inggris. Dalam perang ini, Napoleon berhasil memikat hati Turki untuk memihak Prancis dan menyerang Rusia. Prusia dihantam habis oleh Napoleon di Friesland (1807). Dari Prusia, Napoleon dapat menghancurkan Rusia. Untuk menghancurkan Inggris, mulai diberlakukan Continental Stelsel.

e. Perang Koalisi V (1809)
Koalisi ini diikuti Austria, Inggris, Spanyol, dan Portugal. Dalam perang ini, Austria memodernkan tentaranya dan sekali lagi mencoba mengadu kekuatan dengan Napoleon. Napoleon berhasil menghancurkan pasukan Austria sampai benar-benar habis kekuatannya dalam pertempuran di Wagram (1809).

f. Perang Koalisi VI (1812 – 1813)
Koalisi ini diikuti Rusia, Inggris, Swedia, Austria, Spanyol, dan Prusia. Pada tahun 1812, Napoleon menyerbu Rusia dengan mengerahkan 600.000 orang tentara. Maksud penyerbuan ini adalah untuk menghukum Rusia yang melanggar Continental Stelsel. Namun, pada tahun 1813, Napoleon dikalahkan dalam pertempuran di Leipzig dan ditangkap.

Setelah kekalahannya dalam pertempuran di Leipzig, Napoleon dibuang ke Pulau Elba. Pengasingan ini tidak melemahkan perjuangan Napoleon. Ia berhasil meloloskan diri dan kembali menyatakan diri sebagai kaisar selama 100 hari. Pada tanggal 8 Juni 1815 terjadi pertempuran di Waterloo. Napoleon kembali tertangkap dan diasingkan ke Pulau St. Helena sampai meninggal pada tanggal 5 Mei 1821. Jenazahnya diawetkan di Hotel des Invalides, Paris.

Usai perang tersebut, bangsa-bangsa Eropa yang berkoalisi melawan Prancis lalu mengadakan Kongres Wina (1815) dengan tujuan mengembalikan kondisi daratan Eropa ke keadaan sebelum perang dan menghukum Prancis. Isi keputusan Kongres Wina sebagai berikut.
  • Austria kehilangan Belanda bagian selatan dan sebagai gantinya memperoleh Lombardia.
  • Membentuk Konfederasi Jerman (Deutsche Bond) yang terdiri dari 39 negara kuat.
  • Italia dipecah menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil agar tidak tumbuh menjadi negara yang kuat.
  • Rusia mendapatkan wilayah Finlandia dan bagian timur Polandia.
  • Inggris mendapat wilayah Ceylon, Malta, dan Holgeland.
  • Belanda dibagi menjadi Belanda Utara dan Belanda Selatan.
  • Swedia melepaskan Finlandia dan mendapatkan Norwegia.

4. Akibat Revolusi Prancis

Akibat atau dampak Revolusi Prancis di dalam negeri dapat dipetakan sebagai berikut.
a. Bidang politik
Revolusi Prancis membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang semula berupa monarki absolut menjadi pemerintahan yang demokratis. Hak asasi manusia diakui dan dihormati. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan kekuasaan yang tertinggi. Muncul pula ide-ide republik, suatu bentuk pemerintahan yang melayani kepentingan umum, dan prinsip-prinsip berikut.
  • Demokrasi, yaitu prinsip bahwa setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama dalam kehidupan bernegara. Hak yang dimaksud adalah hak bersuara, mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.
  • Perasaan nasionalisme sesuai dengan semboyan Revolusi Prancis: Liberte, Egalite, Fraternite (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Prinsip ini membangkitkan jiwa persatuan yang menjadi kekuatan dalam menghadapi segala bahaya yang mengancam negara.

b. Bidang ekonomi
Beberapa akibat adanya Revolusi Prancis dalam bidang ekonomi sebagai berikut.
  • Petani menjadi pemilik tanah kembali.
  • Penghapusan pajak feodal.
  • Penghapusan gilde.
  • Timbulnya industri besar

c. Bidang sosial
Akibat-akibat dalam bidang sosial, antara lain,
  • dihapuskannya feodalisme,
  • adanya susunan masyarakat yang baru, dan
  • adanya pendidikan dan pengajaran yang merata untuk semua lapisan masyarakat.

Adapun akibat atau dampak Revolusi Prancis terhadap dunia, termasuk dalam perjuangan pergerakan bangsa Indonesia, sebagai berikut.
  • Penyebaran ide liberalisme.
  • Adanya penyebaran paham demokrasi di tengah kehidupan bernegara.
  • Berkembangnya ide nasionalisme.

B. Revolusi Amerika

Sejak ditemukan, Benua Amerika menarik begitu banyak bangsa di Eropa untuk membangun koloninya. Bangsa-bangsa yang pernah membangun koloni di benua tersebut, antara lain, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Kolonisasi Inggris atas Amerika bagian utara diawali kedatangan John Cabot (1497) beserta sejumlah penjelajah Inggris lainnya. Di benua baru tersebut, John Cabot dan rekan-rekannya memperoleh hak mengelola beberapa bidang tanah yang kemudian berkembang dan meluas menjadi koloni. Pada tahun 1763, daerahdaerah di Amerika yang menjadi wilayah kekuasaan Inggris telah mencapai tiga belas koloni yang memiliki pemerintahan sendiri.

Revolusi Amerika, Pertempuran Bunker Hill
Revolusi Amerika, Pertempuran Bunker Hill

Akan tetapi, untuk mempertahankan dan memperluas koloninya, Inggris harus berhadapan dengan Prancis dan Spanyol. Peperangan yang paling berat terjadi adalah ketika melawan Prancis. Peperangan yang memakan waktu sangat lama itu membuat kerajaan Inggris sempat mengalami kebangkrutan. Untuk mengatasi masalah keuangan, pemerintah Inggris lalu membuat kebijakan-kebijakan yang mengeksploitasi negara-negara jajahan, termasuk Amerika Utara. Berbagai kebijakan yang merugikan rakyat wilayah koloni di Amerika menimbulkan pemberontakan yang dikenal dengan sebutan Revolusi Amerika.

Berikut kronologi terjadinya Revolusi Amerika.

1. Perang Tujuh Tahun (1756 – 1763)

Wilayah jajahan atau koloni Inggris di Amerika Utara terletak di sepanjang pantai timur Amerika Utara. Adapun wilayah dari pantai selatan sepanjang Sungai Mississippi (Louisiana) sampai Kanada adalah koloni Prancis. Wilayah koloni Inggris dan Prancis ini dipisahkan oleh daerah pedalaman. Pergerakan Inggris yang terus-menerus memperluas tanah jajahannya ke arah barat kemudian mulai melanggar batas jajahan Prancis (Louisiana). Hal ini memicu hubungan yang tegang antara Inggris dan Prancis yang mengarah ke peperangan. Pertempuran meletus setelah terjadi tembak-menembak antara pasukan Prancis dan pasukan koloni Inggris (warga Amerika) di dekat benteng Duquesne (Pittsburgh) yang merupakan wilayah Prancis.

Dalam peperangan ini, Prancis kalah dan dibuatlah perjanjian perdamaian Paris yang isinya sebagai berikut.
  • Wilayah Kanada dan Louisiana di sebelah timur Mississippi diberikan kepada Inggris, sedangkan wilayah di sebelah barat Mississippi tetap menjadi milik Prancis.
  • Prancis wajib menyerahkan semua wilayah jajahannya di India kepada Inggris.
Akibat perjanjian tersebut, kondisi berbalik. Semula sebagian besar wilayah Amerika Utara dikuasai Prancis, kini beralih ke tangan Inggris.

2. Perang kemerdekaan Amerika (1774 – 1783)

Koloni Inggris di Amerika tidak dikembangkan oleh pemerintahnya, melainkan oleh orang-orang sipil dan pedagang. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang hidupnya tertekan di Inggris dan menganut agama yang dilarang oleh pemerintah Inggris. Mereka pergi ke Amerika untuk mengejar kehidupan yang lebih baik dan mencari kebebasan. Di antara perintis-perintis koloni di Amerika adalah sekelompok orang yang dikenal sebagai The Pilgrim Fathers. Mereka berangkat ke Amerika dengan kapal Mayflower dan mendarat pada tahun 1620. Sesampainya di Amerika, mereka lalu mendirikan daerah koloni yang bernama Massachusetts. Orang Amerika sekarang menganggap The Pilgrim Fathers sebagai pendiri Amerika.

Para pelarian dari Amerika ini kemudian tidak lagi mengganggap diri mereka sebagai orang Inggris, meskipun secara pemerintahan mereka tetap berada di bawah Inggris. Namun, karena pemerintah Inggris kemudian mulai memperlakukan koloni di Amerika seperti juga koloni di wilayah-wilayah dunia lainnya, orang-orang yang telah menganggap dirinya sebagai rakyat Amerika ini lalu menginginkan kemerdekaan.

Setelah Perang Tujuh Tahun melawan Prancis (1756 – 1763), kas negara Inggris kosong. Untuk mengatasi krisis keuangan, Inggris memaksa Amerika untuk ikut menanggung kerugian dengan membayar pajak yang tinggi. Alasan Inggris adalah karena Perang Tujuh Tahun memberi manfaat bagi koloni di Amerika berupa perluasan daerah dan perlindungan dari serangan bangsa lain. Di samping pajak yang tinggi, Inggris juga melakukan monopoli. Hasil bumi Amerika (tembakau, gula, dan kapas) hanya boleh dijual kepada Inggris dan sebaliknya, Amerika hanya diperbolehkan membeli barang-barang kebutuhannya dari Inggris saja.

Tentu saja rakyat Amerika menentang kebijakan Inggris. Monopoli perdagangan berakibat harga-harga melambung tinggi sebab Inggris dapat mempermainkan harga. Adapun mengenai pajak, rakyat Amerika mau membayar dengan syarat: Inggris harus memberi kesempatan pada warga Amerika untuk menjadi wakil rakyat di parlemen Inggris. Tuntutan ini mereka pertegas dengan pernyataan: "No taxation without representation."

Ketegangan kemudian terjadi sebab Raja Inggris, George III, berusaha memaksakan kebijakan tersebut. Semula rakyat Amerika melakukan perlawanan tidak secara nasional. Namun, kemudian Inggris mengeluarkan Undang-Undang Teh (1773). Dengan undangundang ini, British East India Company yang mengalami surplus teh akan memperoleh keuntungan, sebab dapat menjual produknya ke Amerika dengan harga yang sangat murah. Akibatnya, para pedagang teh di Amerika bangkrut.

Pada tahun 1774, berlabuhlah tiga kapal Inggris yang memuat teh untuk Amerika di Boston. Orang-orang Amerika yang merasa dirugikan oleh kedatangan teh tersebut lalu membajak kapal dengan menyamar menjadi Indian dan melemparkan teh-teh tersebut ke dalam laut. Inggris marah lalu menghukum Boston dengan serangan militer. Rakyat Amerika dari daerah koloni lainnya bersatu dan membantu Boston. Peristiwa yang dikenal sebagai Boston Tea Party ini menjadi penyebab khusus terjadinya perang kemerdekaan Amerika.

Adapun jalannya perang kemerdekaan yang berlangsung sejak tahun 1775 – 1783 ini sebagai berikut.
  • Pertempuran pertama berlangsung di Lexington kemudian di Boston. Inggris memerintahkan rakyat Kanada untuk membantu tentara Inggris, namun rakyat Kanada menolak. Inggris pun menyerbu Kanada dan terjadilah pertempuran di koloni paling utara tersebut. Waktu selama peperangan tersebut dimanfaatkan oleh George Washington, pimpinan tertinggi pasukan revolusioner Amerika, untuk mengatur tentaranya.

  • Awalnya, rakyat Amerika bertempur hanya karena merasa tertindas oleh aturan-aturan Inggris. Mereka belum menyadari betul apa tujuan mereka berperang. Tujuan menjadi terang, yaitu kemerdekaan, setelah muncul tulisan Thomas Paine pada suatu selebaran yang berjudul Common Sense. Tulisan itu diterbitkan pada tahun 1776. Dengan segera, pada tahun itu juga, rakyat Amerika menyatakan dirinya merdeka. Proklamasi kemerdekaan disusun oleh Thomas Jefferson dalam rapat Kongres di Philadelphia. Kongres ini diikuti oleh 13 negara bagian (koloni). Proklamasi ini sangat terkenal karena di dalamnya terkandung pernyataan mengenai hak-hak manusia (human right). Bagian yang menegaskan hal tersebut berbunyi sebagai berikut. "We hold these truths to be self evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable right, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness ...."

  • Kongres yang merupakan gabungan wakilwakil dari ketigabelas negara bagian kemudian mengadakan pertemuan untuk membahas bentuk negara yang diinginkan dan merancang konstitusi. Sesuai dengan kesepakatan dalam Articles of Confederation (1777) bentuk negara Amerika adalah negara serikat dengan nama The United States of Amerika (USA).

  • Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Amerika adalah Prancis (1778). Prancis kemudian membantu Amerika melawan Inggris dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin Jenderal Lafayette ke Amerika. Tindakan Prancis ini didorong oleh motivasi berikut: 1) Prancis ingin membalas dendam atas kekalahannya dalam Perang Tujuh Tahun melawan Inggris. 2) Hasil diplomasi Benjamin Franklin, tokoh perjuangan kemerdekaan Amerika.

    Pada tahun 1779, Spanyol turut membantu Amerika dengan imbalan berupa pendudukan atas Gibraltar dan Florida. Berkat bantuan negara-negara yang bermusuhan dengan Inggris ini, kedudukan USA (Amerika Serikat) menjadi kuat.

  • Inggris akhirnya kalah. Jenderal Cornwallis, pimpinan tertinggi pasukan Inggris, bersama 7.000 orang tentaranya menyerah kepada Washington dan Lafayette di Yorktown pada tahun 1781. Untuk mengakhiri peperangan diadakan perjanjian perdamaian di Paris (1783). Isi perjanjian tersebut, antara lain, Inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat.

3. Pembentukan Undang-Undang Dasar (1787 – 1789)

Tahun-tahun terakhir perang kemerdekaan sampai masa pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar (1783 – 1789) merupakan masa yang penuh pertentangan dan perselisihan di antara ketigabelas negara bagian di Amerika Serikat. Ada dua blok besar yang berselisih, terbagi atas blok selatan (sembilan negara) dan blok utara (empat negara).

Blok selatan yang dipimpin Thomas Jefferson menghendaki pemberian kekuasaan atau wewenang yang sebesar-besarnya bagi pemerintah negara bagian. Adapun blok utara yang dipimpin Alexander Hamilton menghendaki kekuasaan dan wewenang yang sebesarbesarnya diberikan kepada pemerintah pusat. Pada tahun 1787, wakil negara-negara bagian lalu berkumpul di Philadelphia untuk menyusun undang-undang dasar. Akhirnya diperoleh kompromi antara blok utara dan selatan bahwa akan ada pembagian kekuasaan atau wewenang yang seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian.

Kekuasaan dan wewenang menjalankan pemerintahan di dalam negeri sebagian besar dipegang tiap-tiap negara bagian, sementara urusan umum, pertahanan, dan hubungan ke luar negeri menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak akan mencampuri urusan dalam negeri yang menjadi wewenang pemerintah negara bagian dan sebaliknya, pemerintah negara bagian menyerahkan sepenuhnya tugas dan tanggung jawab yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah pusat. Kedua blok lalu menyatakan kesetiaan pada undang-undang dasar dan tidak akan melanggarnya.

Adapun struktur pemerintahan pusat sesuai dengan isi undang-undang yang disahkan pada tahun 1788 (berlaku tahun 1789) ini sebagai berikut.
  • Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam masa jabatan selama empat tahun dan dibantu oleh State Departement atau kementerian-kementerian.
  • Kongres adalah badan perwakilan yang terdiri atas dua kamar.
    1) Senat, merupakan wakil dari negara-negara bagian. Tiap negara bagian memiliki dua orang wakil.
    2) House of Representatives, yaitu perwakilan yang jumlahnya didasarkan atas jumlah penduduk tiap-tiap negara bagian.
Pertemuan negara-negara bagian di Philadelphia tersebut juga memutuskan mengangkat George Washington sebagai presiden pertama untuk periode tahun 1789 – 1797 (dua kali periode).

4. Perang Amerika – Inggris (1812 – 1814)

Pada waktu Napoleon Bonaparte melakukan blokade ekonomi terhadap Inggris dengan Continental Stelsel, Inggris hanya dapat berdagang dengan Amerika. Hal ini menyebabkan ketergantungan Inggris pada Amerika. Akan tetapi, Amerika tidak ingin hanya berdagang dengan Inggris. Amerika menghendaki perdagangan yang bebas dalam negara mana pun sehingga menyatakan kenetralannya dalam perdagangan. Inggris yang khawatir pada nasib perdagangannya lalu berusaha menyerbu Amerika untuk tujuan monopoli. Pertempuran meletus pada tahun 1812. Namun, Inggris kalah dan perdagangan di Amerika tetap bebas. Perang ini tidak membawa akibat yang cukup berarti.

5. Doktrin Monroe (1823)

Pada tahun 1816 – 1828, timbul perang kemerdekaan di Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang menjadi jajahan Spanyol. Karena merasa akan kalah, Spanyol meminta bantuan dari negara-negara sekutunya yang tergabung dalam Perserikatan Besar. Perserikatan ini sepakat menolong Spanyol dan melakukan intervensi ke Amerika Selatan pada tahun 1822. Mereka juga meminta bantuan dan dukungan dari Amerika Serikat yang pernah dibantu Spanyol dalam perang kemerdekaannya. Namun, Amerika Serikat justru mengeluarkan pernyataan sikap yang dikenal sebagai Doktrin Monroe (Monroe Doctrine). Doktrin ini diumumkan pada tahun 1823 oleh Presiden Amerika Serikat, James Monroe. Isi doktrin ini adalah pernyataan America for the Americans (Amerika untuk rakyat Amerika). Inti doktrin ini adalah menentang segala bentuk penjajahan di Benua Amerika.

6. Akibat Revolusi Amerika

Revolusi Amerika membukakan mata dunia bahwa dengan kekuatan persatuan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia, kemerdekaan dapat diperoleh. Namun, bukan berarti kemerdekaan dapat diperoleh secara cuma-cuma. Kemerdekaan harus diraih dengan usaha sendiri dan pantang menyerah.

Hikmah demikian pula yang menggerakkan rakyat Indonesia untuk mulai memperjuangkan kemerdekaannya. Dengan kesadaran akan hak asasi dan persatuan kepentingan, kemerdekaan Indonesia akhirnya dapat diperoleh.

C. Revolusi Rusia

Pada permulaan abad ke-19, keadaan Rusia masih terbelakang dibandingkan negaranegara Eropa lainnya. Masyarakat Rusia pada masa itu terbagi atas dua golongan, yaitu tuan tanah (bangsawan) dan petani (rakyat jelata). Rusia saat itu adalah negara agraris. Sebagian besar penduduknya merupakan petani miskin yang harus tunduk kepada tuan tanah, bahkan menjadi budak dari tuan tanah. Status petani sebagai budak tuan tanah ini diatur dalam Undang-Undang Perbudakan Rusia yang disahkan oleh Tsar Alexis I pada tahun 1646.

Perbudakan dihapuskan pada tahun 1861 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Emansipasi (Emancipation Edict) oleh Tsar Alexander II. Isi undang-undang tersebut sebagai berikut.
  • Perbudakan dihapuskan.
  • Petani bekas budak mendapat tanah sebagai miliknya.
  • Negara membayar uang kerugian kepada tuan-tuan tanah pemilik budak.

Meski telah dikeluarkan undang-undang tersebut, kondisi kehidupan petani belum mengalami kemajuan sebab kepala mir (kepala desa) lama kelamaan bertindak seperti tuan tanah dan memperkaya diri sendiri. Pada tahun 1906 (masa pemerintahan Tsar Nicholas II), sistem mir dihapuskan oleh Menteri Stolypin. Tanah diberikan kepada pemilik sehingga dari pekerjaannya seorang petani dapat memperoleh hasil.

Menjelang terjadinya revolusi, muncul dua aliran kaum terpelajar di Rusia, yaitu aliran Slavia dan aliran Barat. Aliran Slavia ingin membangun Rusia atas dasar kultur Slavia di mana negara dianggap sebagai badan moral. Aliran ini kemudian menjadi pendekar paham autokrasi, ortodoks, nasionalisme dan memunculkan gerakan Pan Slavisme. Adapun aliran Barat ingin membangun Rusia berdasarkan konsepsi Barat di mana negara dianggap sebagai badan politik belaka yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

1. Latar belakang Revolusi Rusia

Sejak kekalahannya dalam perang melawan Jepang pada tahun 1905, bayangan revolusi selalu tampak di Rusia. Berbagai gerakan rakyat menentang pemerintah ditindas dengan kekerasan senjata. Gerakan tersebut bersifat sporadis dan seberapa pun usaha pemerintah untuk menindasnya, gerakan-gerakan serupa selalu muncul. Akhirnya, revolusi sungguh-sungguh terjadi di tengah Perang Dunia ketika Rusia mengalami kekalahankekalahan besar. Sebab-sebab terjadinya revolusi sebagai berikut.

a. Pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner
Ketika negara-negara lain mulai mengakui hak-hak politik bagi warga negaranya, Tsar Nicholas II masih enggan melakukan hal yang sama. Ia memang mengizinkan dibentuknya Duma (daerah perwakilan rakyat Rusia), namun keberadaannya hanya sandiwara belaka. Pemilihan anggota Duma dilakukan dengan pura-pura karena pada praktiknya, anggota Duma adalah orang-orang yang propemerintahan Tsar. Hasil-hasil rapat dan rekomendasi Duma kepada Tsar tidak pernah dihiraukan.

b. Susunan pemerintahan Tsar yang buruk
Pemerintahan pada masa Tsar Nicholas II tidak disusun secara rasional, melainkan atas dasar favoritisme. Tsar tidak memilih orang-orang yang cakap untuk pemerintahannya, orang-orang yang dipilihnya untuk jabatan-jabatan pemerintahan hanyalah orang-orang yang disukainya. Dalam hal ini, Nicholas II sangat dipengaruhi oleh istrinya, Tsarrina Alexandra. Alexandra sendiri sangat dipengaruhi oleh seorang biarawan yang menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan, Grigori Rasputin. Alexandra dan Rasputin adalah orang-orang yang sangat kolot dan benci terhadap segala macam paham baru.

c. Perbedaan sosial yang mencolok mata
Kondisi kehidupan antara kedua golongan masyarakat di Rusia pada masa itu sangat jauh perbedaannya. Tsar dan para bangsawan hidup mewah dan kaya raya, sementara rakyat, terutama petani dan buruh, sangat miskin dan sengsara. Bangsawan juga memiliki berbagai macam hak yang tidak dimiliki rakyat, bahkan banyak hak rakyat yang diabaikan. Sekalipun perbudakan telah dihapuskan, para bangsawan tetap memperlakukan rakyat biasa seperti budak dalam kehidupan sehari-hari.

d. Persoalan tanah
Perubahan kebijakan agraria oleh Menteri Stolypin pada tahun 1906 hanya menghasilkan perubahan tanah-tanah mir menjadi milik perseorangan anggota mir. Di luar mir, masih banyak tanah berukuran luas yang menjadi milik para tuan tanah, baik bangsawan maupun para kulak (petani-petani besar). Tanah-tanah ini dikerjakan oleh para petani kecil (buruh tani). Para buruh tani ini lalu berusaha menuntut tanah yang seharusnya menjadi miliknya.

e. Adanya aliran-aliran yang menentang Tsar
Dalam revolusi pada tahun 1905, aliran-aliran yang menentang Tsar dapat ditin- das, tetapi tidak lenyap. Mereka melakukan gerakan bawah tanah dan mengumpulkan kekuatan sambil menunggu kesempatan untuk kembali muncul. Aliran-aliran tersebut sebagai berikut.
  • Kaum liberal yang disebut Kadet (Konstitusional Demokrat). Aliran ini menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang berundang-undang dasar.
  • Kaum sosialis menghendaki susunan masyarakat yang sosialis serta pemerintahan yang modern dan demokratis. Kaum sosialis merupakan anasir yang revolusioner dan terbagi lagi atas dua aliran: Mensheviks (moderat atau sosial demokrat) dan Bolsheviks (radikal, kemudian berkembang menjadi partai komunis). Golongan Mensheviks dipimpin oleh Georgi Plekhanou yang kemudian digantikan oleh Kerensky. Adapun golongan Bolsheviks dipimpin oleh Lenin dan Trotsky.

f. Kekalahan perang
Ketika melibatkan diri dalam Perang Dunia I, sebenarnya Rusia tidak mempunyai tujuan perang yang tertentu. Rusia ikut perang karena terikat dan terseret oleh perjanjian-perjanjiannya dengan negara-negara lain, terutama yang tergabung dalam Triple Entente. Keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I mendapat sambutan dingin dari rakyatnya. Peperangan yang tidak didukung oleh rakyat tentu menghasilkan kekalahan. Kekalahan-kekalahan besar Rusia (pertempuran di Tannenberg dan di sekitar danau-danau wilayah Masuri) semakin mengecewakan hati dan melenyapkan kepercayaan rakyat kepada Tsar. Rakyat mulai jemu pada peperangan dan menginginkan kedamaian.

g. Ancaman bahaya kelaparan
Lima belas juta warga Rusia dimobilisasi untuk perang. Kesejahteraan mereka harus dijamin penuh oleh negara. Sementara, banyaknya orang yang dikirim ke medan perang berakibat kurangnya tenaga kerja, baik dalam bidang industri maupun pertanian. Macetnya industri dan pertanian ini menimbulkan bahaya kelaparan sebab kurangnya bahan makanan. Perekonomian negara pun menjadi kacau balau.

2. Jalannya revolusi

Revolusi Rusia yang berlangsung pada tahun 1917 terbagi dalam dua fase.
a. Revolusi Februari 1917
Revolusi ini dimotori oleh orang-orang Kadet, Mensheviks, dan Bolsheviks. Tujuannya adalah untuk menggulingkan Tsar. Revolusi dimulai di Petrograd (sekarang Leningrad) berupa demonstrasi yang menuntut turunnya Tsar, diikuti oleh pemogokan di perusahaan-perusahaan. Tentara yang diperintahkan menembaki para pemogok dan demonstran berbalik menembaki opsir-opsirnya sendiri. Revolusi berdarah pun meletus. Tsar ditawan dan dipaksa turun takhta.

Usai revolusi, pemerintahan sementera dibentuk. Kaum Kadet memegang pimpinan. Akan tetapi, kaum Kadet tidak mengadakan perubahan-perubahan yang sesuai seperti tuntutan rakyat. Alasannya adalah kekhawatiran bahwa perubahan-perubahan itu hanya akan menambah kacau keadaan. Kaum Mensheviks dipimpin Karensky lalu menggulingkan kaum Kadet dan memegang pimpinan pemerintahan. Program kaum Mensheviks adalah, pertama-tama, menjunjung kembali kehormatan Rusia yang telah merosot karena kekalahan-kekalahan dalam perang, dan kemudian baru mengadakan perombakan atas sistem pemerintahan dalam negeri. Bentuk negara diubah menjadi republik, kemudian diadakan serangan besar-besaran terhadap Jerman. Sayangnya, serangan tersebut gagal sama sekali. Rakyat yang jenuh pada peperangan kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Mensheviks. Memanfaatkan keadaan ini, kaum Bolsheviks tampil ke muka dan memberi janji-janji kedamaian serta pembagian bahan makanan dan tanah kepada rakyat.

b. Revolusi Oktober 1917 (Revolusi Komunis)
Pada tanggal 10 April 1917, Lenin kembali ke Rusia dari perantauannya ke Jerman, Prancis, Inggris, Austria, dan Swiss sejak tahun 1907. Pada tahun yang sama, Leon Trotsky (Bronstein) tiba di Rusia dari Amerika. Kedua orang ini lalu menjadi motor penggerak kaum Bolsheviks yang berpaham komunis di Rusia.

Ketika kaum Kadet dan Mensheviks bergulat dengan revolusi cara mereka, gerakan bawah tanah kaum Bolsheviks secara diam-diam mempersiapkan revolusinya sendiri. Mereka membentuk pemerintahan sendiri, tentara sendiri (yang disebut Pasukan Merah), dan menyebarkan propaganda antipemerintah borjuis. Pada saat pemerintahan Mensheviks kehilangan kepercayaan rakyat, kaum Bolsheviks memanfaatkannya dengan segera merangkul rakyat. Mereka menganjurkan para petani agar membagi-bagikan tanah dan menganjurkan para buruh untuk menyita pabrik-pabrik. Pendekatan ini mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Dimulailah revolusi kedua ala Bolsheviks.

Revolusi kedua ini dimulai dari Petrograd lagi. Tentara dan angkatan laut di Petrograd memihak Lenin, disusul dukungan dari tentara-tentara Difron. Pada tanggal 25 Oktober 1917, pemerintahan Mensheviks digulingkan dan kaum Bolsheviks mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Setelah itu, segera diadakan perubahanperubahan besar.
  • Diadakan perundingan perdamaian dengan Jerman yang melahirkan perjanjian perdamaian Brest Litovsk (1918).
  • Segala utang piutang pemerintah Tsar dihapuskan dan bank dimonopoli negara.
  • Tanah dibagi-bagikan kepada petani dan buruh menyita pabrik-pabrik.
  • Bahan makanan dikerahkan dan dibagi-bagikan kepada rakyat.
Revolusi yang kedua ini berjalan dan berhasil dengan baik, sehingga kaum Bolsheviks mendapat kedudukan yang kuat.

3. Intervensi negara-negara asing (1918)

Setelah kaum Bolsheviks memegang pemerintahan Rusia, para pengikut Tsar yang masih setia berusaha melakukan pemberontakan. Mereka menyebut dirinya kaum Rusia Putih (lawan dari kaum Bolsheviks yang disebut kaum Rusia Merah/Komunis). Mereka dipimpin oleh Jenderal Denikin dan Wrangel. Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan lain-lain) segera memihak kaum Rusia Putih, tidak semata-mata karena mereka antikomunis, melainkan juga dikarenakan adanya kekhawatiran menghadapi penghentian perang antara Rusia dan Jerman. Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis menyerbu Rusia dari arah timur (Vladivostok), utara (Murmansk), barat (Estonia dan Turki), dan selatan (Laut Kaspia). Akan tetapi karena front-front negera-negara pengintervensi ini terpisahpisah jauh dan kurang sekali adanya koordinasi antara front-front tersebut, intervensi ini gagal. Kaum Rusia Putih rontok dan lebur. Sekeluarnya dari perang saudara antara Rusia Putih dan Rusia Merah, kaum Bolsheviks menjadi semakin kuat dan bersatu.

4. Akibat-akibat Revolusi Komunis 1917

Revolusi yang dilakukan kaum Bolsheviks membawa akibat sebagai berikut.
  • Dihapuskannya pemerintahan Tsar yang kolot untuk selamanya. Pemerintahan diubah dengan sistem satu partai (pemerintahan dipegang oleh satu partai). Cobalah bandingkan dengan sistem satu partai di Jerman (Hitler dengan NAZI-nya) dan di Italia (Mussolini dengan fasismenya).
  • Timbulnya demokrasi Soviet sebagai lawan dari demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau parlementer dianggap Lenin kurang demokratis sebab biasanya parlemen diduduki oleh orang-orang dari kelas menengah ke atas, sementara rakyat jelata tidak tahu apaapa. Lenin lebih suka membentuk dewan-dewan rakyat (Soviet) yang mewakili suara masyarakat terbawah. Dewan-dewan rakyat ini kemudian akan memilih di antara mereka untuk menjadi wakil dalam dewan rakyat yang lebih tinggi. Mekanisme yang sama berlanjut hingga ke tingkat paling tinggi.
  • Modernisasi Rusia maju dengan pesat, terutama dalam bidang industri dan pertanian. Dalam kurun waktu lebih kurang empat puluh tahun, Rusia mulai dapat menyamai negara-negara industri lainnya di Eropa Barat dan Amerika.
  • Meluasnya komunisme di seluruh dunia. Hingga kini komunisme menjadi faktor kekuatan politik dunia yang perlu diperhitungkan.

5. Pemerintahan Lenin (1917 – 1924)

Selama masa pemerintahan Lenin, terjadi hal-hal sebagai berikut.
a. Pembentukan komintern (Komunis Internasional)
Pada tahun 1919 dibentuk Komintern yang bertugas memimpin partai-partai komunis di seluruh dunia. Komintern dilebur pada tahun 1947 karena berbau imperialisme Rusia dan digantikan oleh Cominform (Communist Information) yang merupakan pusat propaganda komunisme di seluruh dunia.

b. Pembentukan Uni Soviet
Sebelum tahun 1922, Rusia terdiri dari beberapa negara kecil yang bersatu di bawah bendera Federasi Republik-Republik Soviet Sosialis Rusia (FRSSR). Pada tahun 1922, federasi ini diubah menjadi uni dan disebut Uni Republik-Republik Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics (USSR). Kekuasaan pemerintahan terpusat pada pemerintahan pusat.

c. Sistem perekonomian komunis
Ketika Lenin memegang pemerintahan, Rusia hendak disusun menjadi seratus persen komunis. Semua hasil produksi, baik industri maupun pertanian, harus diserahkan kepada negara. Nantinya negara yang akan membagi-bagikannya dengan adil. Akan tetapi, para petani kaya (kulak) menolak menyerahkan segala hasil buminya kepada negara. Para petani juga tidak mau menanam lebih dari apa yang mereka butuhkan untuk hidup sebab sebanyak apa pun mereka menanam, hasil yang mereka dapatkan sama saja. Akibatnya, pertanian menjadi kacau dan bahaya kelaparan mengancam.

Pada tahun 1921, Lenin mengubah kebijakan ekonominya dan menggantinya dengan NEP (New Economical Policy) di mana hasil bumi boleh dijual dengam bebas. Namun, untuk menyaingi sistem pertanian bebas yang dipraktikkan para kulak, diadakan pula pertanian kolektif (kolkhoz) dan pertanian negara (sovkhoz) untuk menyaingi pertanian bebas dari para kulak. NEP ini terbukti berjalan dengan baik. Para kulak makin terdesak dan semakin banyak petani yang menggabungkan diri dalam kolkhoz.

Lenin meninggal dunia pada tahun 1924. Jenazahnya dimakamkan di dekat Kremlin dalam sebuah musoleum (makam yang indah) di mana setiap tahun rakyat Rusia dapat melihat wajah "Bapak Komunisme Rusia".

6. Keadaan dalam negeri usai pemerintahan Lenin

Dua orang calon pengganti Lenin, Stalin dan Trotsky memiliki pemahaman yang berbeda mengenai komunisme. Trotsky bermaksud mengobarkan revolusi dunia untuk menciptakan masyarakat komunis di seluruh dunia. Baginya, kaum buruh lebih penting daripada kaum lainnya. Adapun Stalin berkehendak untuk memperkukuh dahulu komunisme di Rusia sebelum meluaskan paham tersebut ke seluruh dunia. Baginya, buruh dan kaum tani sama pentingnya. Stalin mengizinkan kaum komunis menggunakan modal asing dan ahli-ahli ilmu pengetahuan dari negara-negara kapitalis untuk mencapai tujuannya. Salah satu contoh adalah dibuatnya perjanjian Prancis – Rusia pada tahun 1923. Kebijakan Stalin memperoleh dukungan luas, sehingga ia dipilih menjadi pemimpin Uni Soviet menggantikan Lenin. Trotsky dibuang ke luar Rusia dan kemudian dibunuh di Meksiko (1940).

Stalin meneruskan politik ekonomi Lenin sampai tahun 1927. Kemudian, ia menyusun Rencana Lima Tahun untuk mengembangkan perekonomian Rusia. Rencana Lima Tahun yang pertama (1927 – 1932) adalah industrialisasi Rusia secara besar-besaran dan modernisasi pertanian. Rencana ini berjalan baik, disusul dengan ditiadakannya kulak dan mengubah seluruh sistem pertanian menjadi kolkhoz dan sovkhoz. Rencana Lima Tahun yang kedua (1932 – 1937) dibuat untuk menyempurnakan yang pertama.

Pemerintahan Stalin merupakan pemerintahan yang otoriter. Ia bercita-cita menjadi penguasa mutlak. Rasa rendah diri menyebabkan Stalin selalu curiga kepada siapa pun. Stalin dapat berkuasa mutlak di Rusia karena sifatnya yang licik, penuh tipu daya, dan tega mempecundangi lawan-lawan politiknya. Ia meninggal pada tanggal 16 Maret 1953. Ia tidak menunjuk pengganti, sehingga timbullah persaingan antara Nikita Khrushchev dan Leonid Brezhnev. Khrushchev keluar sebagai pemenang, namun digulingkan pada tahun 1964.

Salah satu peristiwa mencolok selama karir Khrushchev adalah kritiknya yang menyerang Stalin dalam pidato yang disampaikannya pada Kongres Partai Komunis ke20 di tahun 1956. Pidatonya ini tidak diterbitkan di Uni Soviet sehingga disebut "pidato rahasia". Kritik tersebut diikuti kampanye anti-Stalin, pencabutan gambar-gambar dan patung Stalin, serta dikeluarkannya jenazah Stalin dari dalam musoleum di Lapangan Merah untuk dimakamkan di pemakaman umum. Konstitusi Stalin 1936 digantinya dengan konstitusi baru (1977). Isinya yang pokok adalah rakyat boleh menyuarakan pendapatnya secara bebas.

7. Dampak Revolusi Rusia

Revolusi Rusia yang dimenangkan oleh kaum komunis radikal (Bolshevik) berdampak pada meluasnya paham komunisme di dunia. Negara-negara dunia ketiga yang pada saat itu masih dijajah bangsa lain dengan segera mengadopsinya. Juga negara-negara yang baru terbentuk dan negara-negara yang rakyatnya telah bosan hidup dalam kekangan feodalisme penguasa.

Paham baru ini pun dengan segera menjalar ke Indonesia yang pada saat itu tengah menghidupkan organisasi-organisasi pergerakan ke arah kemerdekaan. Organisasiorganisasi yang menganutnya juga bersikap radikal (nonkooperatif) terhadap Belanda, bahkan di kemudian hari jelas-jelas melakukan pemberontakan. Contohnya adalah ISDV yang setelah Indonesia merdeka mengubah nama menjadi PKI.

D. Revolusi Industri

Revolusi Industri adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menamai perubahan dan perkembangan pesat yang awalnya terjadi di Inggris setelah ditemukannya mesin uap. Revolusi ini mengubah cara hidup banyak orang, terutama yang tinggal di perkotaan dan wilayah-wilayah industri. Kemajuan teknologi mengakibatkan tenaga untuk menggerakkan mesin yang semula masih menggunakan tangan menjadi penggunaan mesin yang digerakkan oleh tenaga uap.

Sebuah mesin uap. Penggunaan mesin uap, yang menyebabkan meningkatnya penggunaan batubara turut mendorong terjadinya Revolusi Industri di Inggris dan di seluruh dunia.
Sebuah mesin uap. Penggunaan mesin uap, yang menyebabkan meningkatnya penggunaan batubara turut mendorong terjadinya Revolusi Industri di Inggris dan di seluruh dunia.

1. Lahirnya Revolusi Industri

Revolusi Industri terjadi pada pertengahan abad ke-18. Awalnya didahului oleh revolusi agraria. Ada dua tahap revolusi agraria. Revolusi Agraria I adalah tahapan terjadinya perubahan penggunaan tanah yang semula hanya untuk pertanian menjadi usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan yang terpadu. Revolusi Agraria II mengubah cara mengerjakan tanah yang semula tradisional dengan penggunaan mesin-mesin atau mekanisasi. Revolusi Industri terjadi di Inggris karena sebab-sebab berikut.
  • Inggris memiliki cukup bahan dasar untuk industri, seperti wol, batu bara, dan kapas yang diperoleh dari tanah jajahan.
  • Bangsa Inggris rajin mengadakan penyelidikan terhadap ilmu alam sehingga banyak penemuan baru. Hal ini didukung dengan didirikannya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge pada tahun 1662.
  • Adanya kemajuan pesat dalam pelayaran yang membawa kemajuan perdagangan Inggris.
  • Inggris memiliki cukup modal untuk memajukan industrinya.
  • Inggris memiliki kongsi dagang EIC yang merupakan alat kemajuan bagi perdagangan negara.

2. Tahap Revolusi Industri

Revolusi Industri terdiri dari tiga tahap.
  • Revolusi Industri I ditandai dengan masih dipergunakannya teknik kuno, yaitu penggunaan uap untuk menggerakkan mesin yang berbahan bakar kayu atau batu bara. Revolusi tahap pertama terjadi di Inggris pada abad ke-18.
  • Revolusi Industri II ditandai dengan penggunaan teknik baru berupa mesin bermotor yang berbahan bakar listrik atau bensin. Revolusi tahap kedua ini terjadi di Amerika Serikat dan Jerman pada abad ke-19.
  • Revolusi Industri III ditandai dengan penggunaan teknik kimia-hayati berbahan bakar atom atau nuklir. Revolusi tahap ketiga ini terjadi di Amerika Serikat dan Uni Soviet pada abad ke-20.
Revolusi Industri mendorong peningkatan penggunan mesin-mesin sehingga terjadi efisiensi dalam produksi batu bara, besi, dan baja. Perkembangan ini ditunjang oleh adanya pembangunan jalan kereta api, alat transportasi, dan pengembangan sistem perbankan serta perkreditan.

3. Dampak-dampak revolusi industri

a. Bidang ekonomi
Dampak Revolusi Industri dalam bidang ekonomi adalah munculnya pabrik-pabrik, lahirnya pengusaha kaya, biaya produksi rendah sehingga harga barang semakin rendah, upah buruh menjadi rendah, perdagangan dunia semakin maju, tumbuhnya kapitalisme industri yang berpusat pada perseorangan, dan matinya industri rumah tangga.

b. Bidang politik
Dampak Revolusi Industri dalam bidang politik sebagai berikut.
  • Munculnya kaum borjuis sebab kemajuan industri melahirkan orang-orang kaya baru yang merupakan penguasa industri.
  • Tumbuhnya demokrasi dan nasionalisme.
  • Munculnya imperialisme modern, yaitu upaya mengembangkan imperialisme yang berlandaskan kekuatan ekonomi, mencari tanah jajahan, bahan mentah serta mengembangkan pasar bagi industrinya.
  • Berkembangnya liberalisme yang awalnya hanya berkembang di Inggris ketika berlangsung Revolusi Agraria dan Revolusi Industri. Dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi, partai liberal sangat berpengaruh.

c. Bidang sosial
Akibat berkembangnya industri, pusat pekerjaan berpindah ke kota. Terjadilah urbanisasi besar-besaran ke kota. Para buruh tani pergi ke kota untuk menjadi buruh pabrik. Kota-kota besar pun menjadi padat dan semakin sesak. Para buruh hidup berjejal-jejal di tempat tinggal yang kumuh dan kotor. Tidak hanya itu, dalam pekerjaan, mereka menjadi objek pemerasan majikan. Buruh bekerja rata-rata 12 jam dalam sehari, namun tetap miskin.

Kemiskinan berakibat langsung pada meningkatnya kejahatan dan ketergantungan pada minuman keras. Dampak lain adalah pengangguran, wanita dan anak ikut bekerja, dan kurangnya jaminan kesejahteraan.

4. Revolusi Sosial

Dampak negatif Revolusi Industri mendorong lahirnya Revolusi Sosial. Revolusi sosial adalah usaha untuk mengubah hidup rakyat dari tidak layak menjadi layak. Kotakota industri di Inggris, seperti Liverpool, Manchester, dan Birmingham penuh sesak dengan perkampungan kumuh para buruh yang kurang terjamin kehidupannya sebab upah mereka murah. Untuk memperbaiki nasib mereka, pemerintah dan parlemen Inggris mengeluarkan kebijakan-kebijakan berikut.
  • Catholic Emancipation Bill (1829), berisi ketentuan bahwa kaum Protestan dan Katolik mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota parlemen dan pegawai negeri.
  • Reform Bill (1832), berisi ketentuan bahwa perwakilan di parlemen sesuai dengan jumlah penduduk, hak pilih ditentukan berdasar atas pembayaran pajak, serta daerah kosong harus dihapuskan perwakilannya.
  • Abolition Bill (1833), berisi ketentuan penghapusan perbudakan di Inggris dan koloninya.
  • Factory Act (1833), berisi ketentuan bahwa anak-anak yang berumur di bawah sembilan tahun tidak boleh bekerja sebagai buruh perusahaan, mereka hanya boleh bekerja selama sembilan jam dan mendapat pendidikan selama dua jam dari majikan.
  • Poor Law (1834), berisi ketentuan tentang pendirian rumah kerja bagi pengemis dan penganggur, rumah perawatan bagi orang cacat, dan pemberian bantuan bagi mereka yang tidak bekerja karena lanjut usia.
  • Corn Law (1815 – 1846), berisi ketentuan tentang larangan impor gandum dari luar negeri.

Selama melalui proses Revolusi Sosial, kaum buruh semakin sadar bahwa nasib mereka di tangan mereka sendiri dan harus diperjuangkan sendiri. Sebagai wadah perjuangan tersebut, mereka mendirikan serikat pekerja. Pada tahun 1851, muncul serikat pekerja yang sudah tersusun baik, yaitu The Amalgamated Society of Engineers (Persatuan Insinyur). Kelompok ini meninggalkan cara agitasi dan menggunakan cara collective bargaining, yaitu membuat perjanjian kerja yang berlaku untuk semua buruh melalui jalan perundingan dengan majikan. Sejak berdirinya serikat pekerja, kondisi kehidupan buruh mulai dapat terjamin.

5. Pengaruh Revolusi Industri di Indonesia

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Revolusi Industri menimbulkan adanya imperialisme modern yang bertujuan mencari bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar bagi hasil-hasil produksi. Perdagangan bebas melahirkan konsep liberalisme. Hal ini mengimbas pada negara-negara koloni, seperti juga wilayah-wilayah di Asia yang menjadi jajahan bangsa Eropa. Termasuk Indonesia.

Ketika Thomas Stamford Raffles, gubernur jenderal dari Inggris, berkuasa di Indonesia (1811 – 1816), ia berupaya memperkenalkan prinsip-prinsip liberalisme di Indonesia. Kebijakan yang diberlakukannya, antara lain, memperkenalkan sistem ekonomi uang, memberlakukan pajak sewa tanah untuk memberi kepastian siapa pemilik tanah, menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, serta menghapus perbudakan. Ketika Inggris menyerahkan Indonesia ke tangan Belanda, dibuat perjanjian bahwa Belanda akan tetap memberlakukan perdagangan bebas. Oleh karena itu, banyak perusahaan Inggris yang berdiri di Indonesia.

Pengaruh Revolusi Industri juga sampai ke negeri Belanda dan memengaruhi sikap terhadap tanah jajahan. Politik imperialisme Belanda yang awalnya menggunakan caracara kuno, yaitu pemerasan, kekerasan, dan eksploitasi kekayaan Indonesia di kemudian hari mendapat protes dari kaum humanis Belanda yang berpaham liberal. Muncullah politik Etis di Indonesia. Keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia dari perubahan sikap Belanda tersebut adalah sebagai berikut.
  • Politik Etis memberi kesempatan pada bangsa Indonesia untuk memperoleh edukasi atau pendidikan sehingga dapat membawa pemikiran yang lebih maju.
  • Politik Kolonial Liberal memberi angin kebebasan bagi bangsa Indonesia untuk berhubungan langsung dengan bangsa-bangsa asing lainnya.


Sumber: bse.kemdikbud.go.id


Pengaruh Revolusi Dunia terhadap Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia
MARKIJAR: MARi KIta belaJAR

Suka dengan artikel kami ? Tidak ada salahnya untuk berlangganan artikel terbaru dari MARKIJAR.Com langsung via email mu :

0 Response to "Pengaruh Revolusi Dunia terhadap Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia"

Post a Comment